Network
/photo/2021/04/10/2139027690.jpeg)
PORTAL NGANJUK - Pakar Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, (UPI) Prof. Cecep Darmawan, mengatakan harus ada Evaluasi dari pemerintah terkait sistem zonasi.
Evaluasi tersebut harus ada dari sisi demokratisasi pendidikan dan pemenuhan atas standar-standar pemenuhan pendidikan selama ini.
Jangan sampai sistem zonasi yang awalnya bertujuan untuk pemerataan pendidikan, selalu diwarnai kecurangan dan pelanggaran pada setiap penyelenggaraan PPDB.
Baca Juga: Terjadi Gempa Bumi Guncang di Kaledonia Baru Magnitudo 7.7 SR Tak Berpotensi Tsunami
“Setiap tahun, zonasi ini selalu bermasalah karena standardisasi setiap sekolah tidak sama, sehingga ada ketimpangan.
Seharusnya setiap tahun, ketimpangan itu semakin mengecil karena mendekati idealisasi agar setiap sekolah relatif sama, baik dari segi sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar mengajar, biaya, dan lain-lain,” kata Cecep, Senin.
Dengan penyempitan disparitas, meskipun sistem zonasi diterapkan, masyarakat tidak mengeluh dan tetap berebut sekolah yang dianggap populer atau terbaik.
Pemerintah juga harus memiliki target penanganan (roadmap), hingga kapan standardisasi tersebut bisa tercapai. Sehingga, langkah-langkah yang diambil bisa lebih fokus pada keinginan tujuan.
