Network
PORTAL NGANJUK – Kabupaten Nganjuk memiliki banyak tokoh sejarah yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Salah satu tokoh sejarah berpengaruh dari Kabupaten Nganjuk adalah Harmoko.
Harmoko adalah seorang tokoh sejarah Kabupaten Nganjuk yang memiliki peran penting dalam perkembangan pers dan politik Indonesia. Ia lahir di Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 1939.
Harmoko memulai karirnya sebagai wartawan di Harian Merdeka pada tahun 1960-an. Ia kemudian menjadi pemimpin redaksi Harian Merdeka pada tahun 1971.
Harmoko pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari tahun 1997 sampai 1999, dan merupakan faktor mundurnya presiden Soeharto selama demonstrasi mahasiswa yang meluas yang terjadi pada akhir Orde Baru.
Perjalanan Karir Harmoko
Lahir dari keluarga sederhana di Jawa Timur, pada 7 Februari 1939, Harmoko lulus dari sekolah jurnalistik, dan menjadi jurnalis. Ia aktif selama rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, bekerja di sejumlah surat kabar yang berbeda, termasuk Merdeka, Merdiko, dan Harian Mimbar Kita.
Pada tahun 1970, Harmoko mendirikan surat kabarnya sendiri, Poskota. Pada tahun 1970, ia terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Jakarta, dan dua tahun kemudian, ia terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat.
Dalam pemilihan umum 1977, Harmoko terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai anggota organisasi Golongan Karya (Golkar) yang berkuasa. Pada tahun 1983, Harmoko diangkat Menteri Penerangan, kemungkinan karena latar belakangnya di jurnalisme.
Kepiawaiannya dalam menjaga citra Orde Baru dan penampilan Suharto membuatnya dijuluki 'influencer-in-chief'. Pada tahun 1993, Harmoko terpilih sebagai Ketua Golkar, menjadi tokoh sipil pertama yang memegang jabatan tersebut.
Pada Juni 1997, Harmoko diangkat menjadi menteri negara untuk urusan khusus, jabatan yang dijabatnya hanya tiga bulan karena pada Oktober 1997, ia dipilih untuk menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
