Pemerintah Kabupaten Nganjuk Bersama KPK Gelar Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP)

- 14 Oktober 2023, 11:30 WIB
ilustrasi - Pemerintah Kabupaten Nganjuk Bersama KPK Gelar Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP)
ilustrasi - Pemerintah Kabupaten Nganjuk Bersama KPK Gelar Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP) /Dinas Kominfo Wonosobo

PORTAL NGANJUK – Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya menguatkan komitmen pencegahan korupsi seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pemkab Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Kamis 12 Oktober 2023 di Ruang Rapat Anjuk Ladang.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, Sekda Nganjuk dan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk. Turut menghadiri acara rapat, Staf Ahli dan Asisten Bupati Nganjuk bersama seluruh Kepala OPD se-Kabupaten Nganjuk dan anggota DPRD Nganjuk. Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI.

Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas tentang hasil evaluasi MCP KPK terhadap Kabupaten Nganjuk. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masih memiliki beberapa area yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi.

Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menyampaikan bahwa Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi.

Ia meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk terus berupaya meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi.

“Dalam MCP KPK ini ada 8 area intervensi kegiatan yang harus dikelola dengan baik. Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapasitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” tutur Sri Handoko Taruna saat membuka rapat.

“Kami kasih data tentang progres keberhasilan Kabupaten Nganjuk tentang perencanaan dan penganggaran untuk saat ini menjadi tantangan kita. Kedua pengadaan barang dan jasa ada 50%, perizinan 98%, pengawasan APBD 56%, manajemen ASN 30%, optimalisasi pajak daerah 62%, pengelolaan GMD 20% dan yang terakhir dana desa 100%. Ini semua adalah Langkah yang harus kita jalankan hari ini, kami berterimakasih kepada KPK memberikan banyak informasi, motivasi sehingga kita menjalan tugas-tugas pemerintah berjalan dengan baik,” terang Pj. Bupati.

Berikut adalah beberapa area yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Nganjuk:

Halaman:

Editor: Yusuf Rafii


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x