Network
PORTAL NGANJUK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nganjuk, Senin 23 Oktober 2023.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono didampingi Wakil Ketua I Ulum Basthomi, Wakil Ketua II, Raditya Harya Yuangga dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto, serta dihadiri oleh segenap unsur Forpimda Nganjuk, Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan, Anggota DPRD Nganjuk, dan seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Nganjuk.
Dalam Rapat Paripurna tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2024.
"Hal ini merupakan tindaklanjut kemarin yang sudah dibahas dalam KUA-PPAS, kemudian dibahas kembali dalam Raperda dan hari ini penyampain pandangan umum tersebut. Terus besok penyampaian jawaban atas pandangan itu dan terakhir akan dibahas oleh tim Banggar terkait Raperda APBD 2024 tersebut," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut antara lain menyoroti beberapa hal, antara lain:
- Prioritas pembangunan
- Kualitas belanja
- Transparansi dan akuntabilitas
- Pemberdayaan masyarakat
"Jadi, secara umum teman-teman fraksi menyampaikan terkait pelaksanaan. Artinya, diharapkan dalam tri bulan pertama sudah ada penyerapan tidak seperti sebelumnya dilaksanakan pada tribulan ke tiga. Harapanya agar penyerapan bisa maksimal," urai Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, menuturkan ada tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2024.
"Untuk APBD tahun 2024 sendiri, Kabupaten Nganjuk memiliki PAD 410 milyar rupiah, pendapatan ada 2,3 triliun rupiah. Sementara untuk belanja pegawai di angka 1,1 triliun rupiah, kemudian barang dan jasa 708 milyar rupiah, belanja hibah 94 milyar rupiah dan baksos 14 milyar rupiah," jelas Nur Solekan.
Ketujuh fraksi tersebut diketahui adalah: fraksi dari Hanura, fraksi Gerindra, fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi Nasdem PPP, fraksi Golkar dan fraksi DKI.
