Network
PORTAL NGANJUK - Harga BBM sudah resmi naik sejak 3 September 2022 kemarin. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM, para driver ojek online (Ojol) pun melakukan demo menuntut kenaikan tarif yang sempat ditunda.
ADO (Asosiasi Driver Online) demo menuntut kenaikan tarif sebesar 30% guna merespons terkait kenaikan harga BBM. Mereka juga meminta tarif taksi online juga ikut disesuaikan dengan harga BBM naik.
"Kami minta kepada Pemerintah untuk menaikan tarif Ojol dan mobil (taksi) online sebesar minimal 30% dari harga saat ini tanggal 03 September 2022," tutur Ketua Umum Asosiasi Driver Online Taha Syafaril dalam keterangannya kepada awak media, Senin 5 September 2022.
Baca Juga: Viral Beredar Video Pria Sangat Mirip Brigadir J, Netizen: Incaran Ibu PC Selanjutnya!
Taha Syafaril juga meminta supaya pemerintah mau untuk menurunkan potongan aplikasi menjadi hanya sekitar 10% saja, tanpa adanya lagi fee aplikasi di setiap ordernya. Perlu diketahui, selama ini tarif komisi dan potongan aplikasi sekitar 20%.
Taha Syafaril juga menuturkan keberatan sehubungan dengan larangan pembelian Pertalite untuk kendaraan yang ber kapasitas mesin 1.500 CC.
"Kami sangat keberatan karena banyak diantara kendaraan kami menggunakan CC 1.500," ujarnya.
Sudah dua kali terjadi penundaan kenaikan tarif ojek online yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
Kenaikan tarif ojek online tersebut tertera dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 sehubungan dengan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan sebagai kepentingan masyarakat.
Apabila sesuai dengan jadwal, maka tarif baru o ojek online seharusnya sudah berlaku sejak 14 Agustus 2022, sekitar 10 hari setelah aturan tersebut ditandatangani.
Akan tetapi, aturan tersebut diundur penerapannya dari 14 Agustus 2022 menjadi 29 Agustus 2022, namun kini sudah di undur sekian lama masih di tunda lagi penerapan aturan tersebut.
Bahkan penundaan kali ini tidak seperti penundaan yang pertama kali masih di tentukan jadwalnya penundaan kali ini belum jelas sampai kapan batas waktu penundaannya.
Sehubungan dengan adanya demo terkait harga BBM naik Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta meminta warga yang menggelar demonstrasi menolak harga BBM naik di wilayah Jakarta supaya menjaga ketertiban.
"Bagi kami Pemprov DKI Jakarta, tentu ini (kenaikan BBM) menjadi kebijakan pemerintah pusat. Kami hanya minta kepada masyarakat Jakarta mari kita sikapi semua ini secara baik, secara bijak, kenaikan BBM ini," tutur Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 5 September 2022.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria menghimbau kepada para demonstran agar tidak melakukan tidakan anarkis. Dia berharap para demonstran bisa menjaga fasilitas publik yang ada di wilayah Jakarta.
"Jangan sampai ada unjuk rasa yang berujung anarkis. Kota Jakarta yang sudah kita bangun selama ini jangan sampai dirusak oleh kelompok-kelompok orang-orang yang membonceng. Nah jadi hati-hati semuanya dan kita berharap sikapi secara baik secara bijak, kita hadapi semua bersama secara bijak secara baik. Jangan sampai ada nanti kelompok-kelompok, golongan, oknum, siapapun yang membonceng dalam setiap aksi," jelas Wagub DKI Ahmad Riza Patria memper tegas.
Ahmad Riza menyampaikan bahwa harga BBM naik dibuat pemerintah pusat berdasarkan berbagai pertimbangan. Ia mengungkapkan perang antara Rusia dan Ukraina juga menjadi salah satu pemicu harga BBM naik.
"Pemerintah sudah mengumumkan karena dampak krisis ya, perang Ukraina Rusia, kemudian juga disebabkan krisis pangan, energi yang mendunia maka tidak ada negara manapun negara di dunia ini yang tidak mengalami krisis. Ekonomi, krisis finansial, krisis pangan, krisis energi," katanya.
"Dan pemerintah juga sudah menyiapkan lebih dari Rp 500 triliun untuk subsidinya, jadi selama ini tidak ada pilihan bagi pemerintah pusat kecuali menaikan,"tambahnya.
Riza menuturkan, bahwasannya harga BBM naik juga sudah dibarengi dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat langsung dari pemerintah pusat.
Riza juga menyampaikan, namun sayangnya subsidi yang ada selama ini tidak tepat sasaran.
"Namun, diiringi dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Karena selama ini menurut pemerintah pusat subsidi selama ini dinikmati kelompok menengah ke atas. Karena itu dialihkan subsidinya supaya dinikmati masyarakat tidak mampu," kata Riza.
Sebelumnya, terdapat sejumlah kelompok massa yang berencana akan menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Jakarta. Aksi Demonstrasi itu rencananya akan digelar di kawasan sekitar Istana merdeka, Patung Kuda dan juga Kementerian ESDM.***
