Network
PORTAL NGANJUK – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terseret dalam dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Kasus yang menyeret nama Airlangga Hartarto tersebut bermula dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor CPO, pada akhir tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga harga minyak goreng di dalam negeri yang saat sedang mengalami kenaikan. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Pada awal tahun 2022, pemerintah akhirnya mencabut larangan ekspor CPO. Namun, pemerintah, termasuk kebijakan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, juga memberlakukan sejumlah aturan baru yang mempersulit pengusaha untuk mengekspor CPO. Aturan-aturan ini diduga bertujuan untuk melindungi perusahaan tertentu dari persaingan atau terdapat tindakan kasus korupsi.
Atas dasar dugaan ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi dengan memberikan fasilitas ekspor CPO. Kejagung sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Airlangga Hartarto. Namun, Airlangga Hartarto telah membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO masih terus dilakukan oleh Kejagung. Kejagung belum menetapkan calon dalam kasus ini. Namun, Kejagung telah mengancam akan menjerat siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus ini, termasuk Airlangga Hartarto.
Profil Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto adalah politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 2019. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
Airlangga lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 1 Oktober 1962. Beliau lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1987. Kemudian meraih gelar MBA dari Monash University di Australia pada tahun 1996 dan gelar Master of Management Technology dari Universitas Melbourne pada tahun 1997.
Setelah lulus kuliah, Airlangga bekerja sebagai pengusaha. Dia adalah direktur utama beberapa perusahaan, termasuk PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. dan PT. Ciptadana Sekuritas.
