Network
Lahan virtual lain seperti di Alun-alun Utara juga terjual dengan harga 244,51 USDT (sekitar Rp3,5 juta), dan Kantor Gubernur DIY seharga 17,39 USDT (sekitar Rp250 ribu).
Dilihat dari antusiasme pembelian lahan virtual tersebut, Ridi mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan muncul bisnis kredit kepemilikan lahan layaknya KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) secara virtual di masa depan.
“Konsep KPR akan sangat mungkin terjadi di sini tetapi bukan mencicil, tetapi memiliki sebagian kecil dari landmark yang ada misalnya satu per sepuluh gedung UGM,” ungkapnya.
Adapun sistem keamanan aset virtual di Next Earth menggunakan konsep teknologi Blockchain.
Seperti halnya membeli kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan berupa BPKB yang tercatat, membeli tanah virtual juga akan memiliki bukti kepemilikan berupa Non Fungible Token (NFT).
“Legalisasinya saat ini memang belum diatur sepenuhnya untuk aset virtual ini. Tetapi mengacu pada statemen bank sentral Indonesia, uang kripto adalah komoditas digital yang perlu dikaji kredibilitasnya,” kata Ridi menjelaskan.***
