Network
PORTAL NGANJUK – Pemerintah mematangkan data para pekerja penerima manfaat bantuan subsidi upah (BSU) tahap kedua antara lain lewat pemadanan dengan data-data penerima manfaat bantuan sosial lainnya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ida Fauziyah dalam konferennsi pers bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa mereka sedang memadankan data penerima BSU.
“Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 2.406.915 pekerja, seperti tahap pertama kami akan padankan dengan data penerima program yang lalu dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri,” ujar Kemenaker Ida Fauziyah dikutip Portal-Nganjuk.com dari Antara.
Baca Juga: Link Nonton dan Download Anime DanMachi Season 4 Episode 9 Sub Indo Resmi Bukan dari Otakudesu
Menurut Ida Fauziyah, apabila proses verifikasi dan validasi ini berjalan dengan lancar, maka BSU tahap kedua bisa segera disalurkan pekan depan.
“Setelah itu seperti biasa pada minggu depan, setelah verifikasi dan validasi maka tahap kedua akan kita salurkan,” katanya.
Ida Fauziyah menjelaskan, bahwa beberapa fase pematangan data pekerja penerima manfaat BSU antara lain pencocokan data dengan data di Kementerian Sosial.
Baca Juga: Putri Candrawathi Angkat Bicara, Ferdy Sambo Sempat Emosi, Kuat Maruf Akhirnya Beri Penjelasan
Pencocokan itu dilakukan agar penerima manfaat tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan presiden (banpres) produktif usaha mikro, maupun program kartu prakerja.
BSU adalah program bantuan sosial yang diberikan atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Para pekerja penerima manfaat BSU ini akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp600.000 yang diberikan sekaligus.
Sebelumnya, pemerintah sudah mulai menyalurkan BSU tahap pertama kepada 4.112.052 pekerja dari 4.361.792 penerima manfaat pada Rabu, 14 September 2022.
Kemenaker mengatakan, bahwa sisa pekerja penerima manfaat BSU belum mendapatkan haknya karena tidak memiliki rekening bank.
Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan dua opsi kepada pekerja penerima manfaat BSU, yaitu dengan membukakan rekening bank atau mengambil melalui PT Pos seperti penyaluran bantuan sosial lainnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Kemenaker dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini agar penyaluran BSU maupun bantuan langsung tunai bbm (BLT BBM) dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan tepat sasaran.
Presiden Jokowi mengatakan telah meninjau langusng pembagian bantuan sosial BLT BBM dalam rangkaian kunjungannya beberapa waktu lalu.
Beberapa daerah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi dalam penyaluran BLT BBM, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Maluku, Kabupaten Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi.***
