Network
PORTAL NGANJUK – Diawali marak Islamophobia, ketika politisi sayap kanan Rasmus Paludan membuat dunia murka karena pembakaran salinan Al Quran dalam unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, pada 21 Januari 2023, menarik perhatian dewan HAM PBB.
Protes Muslim di dunia terkait pembakaran Al Quran menarik perhatian Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) yang kemudian menggelar pertemuan darurat pengajuan mosi terkait Islamophobia, dengan melakukan tindakan pembakaran salinan Al Quran tersebut.
Beberapa negara Muslim mengatakan pembakaran salinan Al Quran (penistaan Al Quran) merupakan hasutan kekerasan dan menyerukan Islamophobia.
Pada 12 Juli 2023, HAM PBB mengadopsi resolusi bertajuk “Perlawanan terhadap aksi kebencian agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.
Dalam resolusi itu, Dewan HAM menyerukan negara-negara anggota untuk mengadopsi undang-undang, kebijakan, dan kerangka kerja penegakan hukum nasional untuk mencegah, menangani, dan menuntut tindakan serta advokasi kebencian agama (Islamophobia).
Resolusi tentang perlawanan terhadap aksi Islamophobia di Dewan HAM PBB itu mendapat penolakan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan sejumlah negara Barat lainnya, sebelum diadopsi dengan hasil suara 28 negara mendukung, 12 negara menolak, dan tujuh lainnya abstain.
Selain itu, pada 25 Juli, Majelis Umum PBB juga telah mengadopsi resolusi bertajuk "Mempromosikan dialog dan toleransi antaragama dan antarbudaya dalam melawan ujaran kebencian”.
Islamophobia
Islamophobia adalah bentuk prasangka atau diskriminasi terhadap Muslim dan Islam. Itu dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk:
