Network
Portalnganjuk.com – Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 di Pendopo K.R.T. Sosro Koesoemo, Selasa, 14 November 2023.
Kegiatan bersama Pj. Bupati Nganjuk tersebut diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. dan turut dihadiri oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PMD, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Nganjuk, serta undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual.
Dalam sambutan Pj. Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan bahwa kegiatan workshop ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Kabupaten Nganjuk.
“Melalui workshop hari ini terdapat banyak makna yang harus kita pahami bersama. Salah satunya dana desa yang berasal dari rakyat, harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa dalam pembangunan di desa,” tutur Pj. Bupati Nganjuk.
Sri Handoko Taruna juga berpesan kepada peserta workshop untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius dan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Oleh karenanya, workshop pada siang hari ini menjadi hal yang sangat strategis agar kita semua mampu mengelola keuangan Desa secara akuntabel. Dan ini adalah sesuatu hal yang positif dan bisa dikembangkan termasuk bagaimana dana desa agar bermanfaat secara produktif untuk masyarakat desa,” kata Pj Bupati Kabupaten Nganjuk.
“Semoga acara ini bisa menjadi momentum kita untuk sama-sama mengelola keuangan desa yang akuntabel sehingga akan mewujudkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” sambungnya.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Hartanto Sapto Priyono juga menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa pada tingkat Kabupaten/Kota maupun desa.
“Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Dan Perangkat Desa dalam mengelola keuangan desa, serta mendorong penguatan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Hal tersebut agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih transparan serta akuntabel, guna meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan,” kata Hartanto Sapto Priyono.
