Wakil Ketua DPR RI Menyebutkan Tidak ada Mafia Minyak Goreng namun Terdapat Ketidaktepatan dalam Regulasi

PORTAL NGANJUK – Belakangan ini viral masalah terkait minyak goreng hingga kabar terdapat mafia yang mendalangi itu semua.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel kemudian menanggapi hal tersebut.

Menurut Rachmat Gobel, ia menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan di media sosial.

Rachmat Gobel mengutarakan hal tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada selasa 22 Maret 2022.

 Baca Juga: Pesawat Boeing 727-800 Jatuh di China, Inilah Kronologi Kecelakaan China Eastern Airlines

"Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng," ujar Rachmat Gobel dilansir PortalNganjuk.Com dari Antara.

Menurutnya, yang ada saat ini adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan.

"Jadi ini soal pengaturan dalam tata niaga. dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng,” ucapnya.

 Baca Juga: Rekomendasi Film Horror Terbaik Akhir Tahun, Supranatural, Bisnis Pemburu Hantu dan Zombie Haus Darah

Menurut Rachmat Gobel, Kementerian Perdagangan (Kemendag) seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga CPO.

Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goreng saat ini.

Mengingat, Indonesia sendiri adalah penghasil minyak sait mentah atau CPO terbesar di dunia.

 Baca Juga: Link Nonton Yuru Camp Season 2 Sub Indo Full Episode Gratis dan Legal

Kemudian, ia juga mengingatkan pemerintah agar ikut melibatkan pengusaha untuk ikut bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan.

Jadi pengusaha ikut andil dan bertanggung jawab serta tidak hanya diserahkan kepada mekanisme pasar saja.

“Untuk hal-hal yang strategis dan pokok, seperti soal pangan, maka pengusaha jangan hanya dilihat dari aspek jumlah investasi yang ditanamkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap, tapi harus ikut diajak membangun bangsa,” ucapnya.

 Baca Juga: Diketahui Berprofesi Sebagai MUA, Ibu Ini Tega Bunuh Tiga Anak Kandungnya Sendiri

Kemudian, Rachmat Gobel mengatakan masalah pangan ini memiliki sifat strategis dimana jika tak terkendali bisa menjadi politis.

Oleh marena itu, masalah pangan tersebut tidak bisa bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan.

“Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat seperti kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian ESDM, dan sebagainya,” kata Rachmat Gobel. ***