PORTAL NGANJUK - Pada tahun 2021 lalu sempat ada aliran bernama Hakekok yang dinilai sesat, para anggotanya dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Karang Bolong, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang.
16 orang penganut aliran Hakekok itu terdiri dari pimpinan dan beserta anggotanya bersedia dipulangkan setelah secara resmi menjadi santri KH Abuya Muhtadi selaku Pimpinan Pondok Pesantren Roudhatul Ulum Cidahu, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang pada Maret 2021 Silam.
Abuya Muhtadi mengungkapkan Syukur karena penganut aliran sesat Hakekok telah berhasil dikondisikan dan telah dibawah bimbingannya untuk menjalani syariat Islam yang benar.
Namun Belum lama ini ajaran sesat yang diikuti oleh ratusan warga kembali dilaporkan 'tercium' di wilayah Garut, Jawa Barat.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut bersama dengan pemerintahan setempat pun bergerak cepat untuk terus berupaya merangkul kembali warga yang telah terpapar paham sesat.
Banyak di antara mereka yang tidak mengakui sebagai warga negara Indonesia (WNI) hanya karena ikut-ikutan.
Selain itu mereka diberi iming-iming akan masuk surga tanpa harus melaksanakan kewajiban syariat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, Cece Hidayat dalam acara Dialog Kebangsaan.
Turut hadir pada acara itu Kepala Kanwil Kementerian Agama Jabar Ajam Mustajam, Wakil Bupati Helmi Budiman, dan juga jajaran pejabat Forkopimda Garut, perwakilan ormas Islam, serta para tokoh berbagai agama.
Menurut Cece Hidayat, kegiatan dialog kebangsaan digelar bukan karena latah, namun Garut memang sangat dinamis dan sedang menjadi sorotan dalam kaitan dengan paham sesat maupun radikal.
Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan, 41 dari 42 kecamatan terpapar paham radikal.
"Fenomena yang terjadi Garut memang dinamis dan luar biasa. Saya telah menjabat sebagai kepala Kantor Kemenag di 8 daerah di Jabar,
Di Garut inilah saya merasakan sungguh luar biasa dinamikanya," ujar Cece Hidayat.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan bahwa berbagai elemen di Garut harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan radikalisme tersebut.
Pemkab Garut, Kementerian Agama, para ulama, serta pihak keamanan terus berupaya untuk menyadarkan warga yang menyatakan diri bukan WNI, agar kembali ke pangkuan NKRI.
Selain itu, Pemerintah telah membuat satgas untuk menangkal paham radikalisme dan aliran sesat.
Hal tersebut berarti pemerintah sudah sangat peduli agar di Garut terwujud suasana aman dan nyaman.
Beberapa hari lalu, Kemenag Garut bersama pemerintah daerah, MUI, Densus 88, dan para penyuluh agama, melaksanakan deklarasi kembalinya warga yang terpapar paham radikal itu ke NKRI.
Ini sebuah langkah yang penting, dan hasil dari kerja sama berbagai pihak.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Sebuah SPBU Hangus Terbakar Akibat Membayar Pakai HP
"Ada sebuah kejadian yang kami alami. Saat deklarasi 200 warga di Selatan itu, saya berbincang dengan seorang ibu, yang tidak mengakui sebagai WNI,
Dia diajari gurunya tidak shalat. Sebagai gantinya, cukup membayar infaq Rp25.000. Dijamin akan selamat dan masuk surga," kata Cece Hidayat.
"Ini merupakan pembodohan kepada umat," ucapnya menambahkan, dikutip dari Kemenag Jabar, Selasa, 5 Juli 2022.
Mereka ada di bagian pelosok Garut selatan, yang hanya bisa dijangkau dengan naik ojek beberapa kali dan berjalan kaki.
Ini menjadi tugas berbagai pihak terkait untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat yang mudah dibodohi itu, dan harus terus menerus tanpa batas waktu.
Pada kesempatan itu, Cece Hidayat juga memberikan penghargaan kepada 10 tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan aktif, mengajak dan merangkul kembali warga terpapar radikalisme atau aliran sesat untuk dapat kembali ke pangkuan NKRI.***