PORTAL NGANJUK – Adanya program dari Pemerintah mengenai Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam hal pendidikan.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta buka suara mengenai dana Kartu Jakarta Pintar Plus dan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang mengendap.
Diketahui bahwa dana untuk Kartu Jakata Pintar Plus (KJP Plus) dan Mahasiswa Unggul (KJMU) mengendap dan jumlahnya mencapai Rp 82,97 miliar.
Nahdiana sebagai Kepala Disdik DKI Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu penyebab hal tersebut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum sinkron.
Upaya yang dilakukan dari Disdik dalam waktu dekat ini dengan melakukan pembenahan mengenai sistem pelayanan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS).
“Mudah-mudahan di Desember ini bisa kita selesaikan, kami akan sistemkan sehingga kepastian layanan bisa memotong waktu layanan,”
“Jadi ketika bertanya jelas dilayani ini yang sedang kami pikirkan,” ungkap Nahdiana dilansir melalui laman resmi DPRD.
Disamping itu, Nahdiana juga mengatakan bahwa dari pihaknya terus menjalin komunikasi bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait DTKS.
Dengan begitu, pada saat Pusat Data Informasi (Pusdatin) Dinsos mengurus mengenai DTKS, persoalan di sejumlah kelurahan itu dapat langsung dikoordinasikan.
Menurutnya keputusan apakah siswa layak bersekolah atau tidak juga sangat ebrgantung dengan data yang sudah dihimpun oleh Pusdatin.
“Kami mengklarifikasi terakhir apakah anak itu sekolah atau tidak. Jadi keputusan anak ini layak atau tidak layak sekolah ada di Pusdatin Dinsos,” ungkap Nahdiana.
Nahdiana mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan rekan-rekan dari Dinsos memastikan apakah siswa tersebut memang bersekolah atau tidak.
“Tapi kami mengklarifikasi anak itu ada di sekolah atau tidak. Jadi itu yang sudah kami lakukan dengan teman-teman yang ada di Dinsos,” ujar Nahdiana.
Sebagai informasi, pengendapan terkait dana KJP Plus dan KJMU tersebut disampaikan ketika rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi.
Diketahui bahwa pengendapan dana KJP Plus dan KJMU disampaikan saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) megusulkan penysunan Rancangan Perda (Raperda) soal P2APBD.
Dana sejumlah Rp82,97 miliar tersebut masuk ke salah satu catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika APBD DKI Jakarta tahun 2021 yang lalu.
Terungkap saat rapat tersebut dana yang mengendapa di rekening penampungan Bank DKI sejak tahun 2013 hingga 2021.***