Network
Hal tersebut dengan asumsi jika Indonesia mendapat kuota 100 persen, sesuai dengan pencabutan sejumlah aturan protokol kesehatan.
Baca Juga: BMKG Ungkap Indonesia Dilanda Gempa Rata-rata 5.818 Kali Per Tahun, Ini Sebabnya
"Jika tidak mencapai 100 persen, kami siap untuk hitung ulang BPIH, dengan jumlah kuota yang sudah diperoleh," ujarnya.
Selanjutnya, menurut Hilman, pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR akan melakukan pembahasan komponen BPIH.
Sehingga berbagai langkah strategis lanjutan terkait dengan penyelenggaraan haji dapat segera dimatangkan.
Hilman mengungkapkan bahwa Kemenag hingga ini belum mendapat kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji dari otoritas Arab Saudi.
Baca Juga: Komisi II DPR Ungkap Anggaran Pemilu 2024 Telah Disepakati Sebesar Rp86 Triliun
Namun pencabutan sejumlah aturan protokol kesehatan menjadi sinyal bahwa ibadah haji akan dibuka kembali.
"Sampai saat ini kepastian ada atau tidaknya ibadah haji belum dapat diperoleh. Meskipun demikian, jika melihat perkembangan ini kami optimistis pada 2022 Pemerintah Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji," Pungkasnya.***
