Kejaksaan Agung Usut Dugaan Kasus Korupsi Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022, Berikut Ulasanya

PORTAL NGANJUK - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengusut dugaan korupsi dalam fasilitas ekspor minyak goreng pada 2021-2022.

Penyelidikan kasus ini buntut dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print: 13/F.2/Fd.1/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan, kasus ini bermula ketika pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO (crude palm oil) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022 setelah terjadi kelangkaan minyak goreng.

Baca Juga: Tiga Orang Pelaku Ditangkap Usai Begal Seorang Wanita Hingga Tewas di Bekasi, Satu Orang Masih Menjadi Buronan

"Setelah terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO dan turunannya dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022," ungkap Ketut dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Menurut dia, kebijakan itu kemudian mewajibkan eksportir CPO melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan melampirkan bukti kontrak distributor sampai faktur pajak guna ditunjuk sebagai perusahaan yang akan diberi fasilitas ekspor pada 2021-2022.

"Regulasinya, eksportir CPO dan turunannya sebelum bisa mendapatkan persetujuan ekspor harus melakukan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order (DO), dan faktur pajak," jelasnya.

Baca Juga: Dhea Kreator Konten Video Seksi di Situs OnlyFans Ditangkap Oleh Polda Metro Jaya

Baca Juga: Sinopsis Kisah Cinta Lady Gaga dan Bradley Cooper di Film A Star is Born yang Akan Tayang di Bioskop Trans TV