Network
PORTAL NGANJUK – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengupayakan agar nelayan bisa mendapatkan tambahan kuota BBM bersubsidi.
KKP telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait hal ini.
Sekretaris Jendral (Sekjen) KKP, Antam Novambar mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan agar penumpukan kapal di Pelabuhan berkurang.
“Jadi angkanya dulu kita minta tambah ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di Pelabuhan perikanan,” kata Antam Novambar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip dari ANTARANEWS, Rabu, 7 September 2022.
Baca Juga: KKP Kerjasama dengan BPH dan Pertamina, Ada Apa?
Namun untuk saat ini, ia mengakui belum ada kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.
Terkait BBM nonsubsidi, KKP juga telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan bisa mendapat harga khusus untuk BBM nonsubsidi.
“Ya pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan,” katanya.
Pemerintah, kata Antam, terus membangun sistem kepemilikan kapal perikanan.
