Network
Portalnganjuk.com – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango memerintahkan jajaran lembaga antirasuah untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan perusahaan perangkat lunak asal Jerman SAP menyuap sejumlah pejabat di Indonesia.
"(Soal) SAP, sudah saya tanyakan langsung kepada direktur penyelidikan dan juga direktur PLPM (Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat) untuk segera melakukan semacam pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) terhadap itu," ungkap Nawawi pada pers.
Perintah tersebut disampaikan Nawawi dalam Rapat Koordinasi Pimpinan KPK pada Senin 16 Januari 2024. Nawawi mengatakan bahwa KPK akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan suap tersebut jika terdapat bukti yang cukup.
"Jadi, sementara jalan, kami tunggu hasil pulbaketnya seperti apa dan mungkin ke depannya mereka akan mengajukan semacam surat perintah penyelidikan; yang penting dari pulbaket itu, mereka memang menemukan segala hal yang menyangkut SAP ini," lanjutnya.
Sebelumnya, tersebar kabar jika salah satu pihak di Pemerintah Indonesia yang diduga menerima suap dari perusahaan asal Jerman, SAP, ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal tersebut berdasarkan dokumen pengadilan yang dirilis oleh Departemen Kehakiman AS pada tanggal 12 Januari 2024.
Dokumen pengadilan tersebut menyebutkan bahwa SAP telah menyuap pejabat di Indonesia, termasuk di KKP, untuk mendapatkan kontrak bernilai jutaan dolar AS. Suap tersebut diberikan dalam bentuk barang-barang bernilai ekonomis, uang tunai, sumbangan politik, uang via transfer, serta barang-barang mewah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan suap oleh SAP yang menyeret KKP. Trenggono mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika terbukti ada pejabat KKP yang terlibat dalam kasus tersebut.
Trenggono juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan tersebut. KPK juga telah menyatakan akan mendalami dugaan suap SAP yang menyeret KKP.
"Saya juga baru tahu, ya, tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasinya apa, aplikasinya belum tahu. Itu kan masa lalu, di periode 2015 sampai 2018. Harusnya kan ada jejaknya. Artinya, aplikasinya ada. Itu kan perusahaan aplikasi, tetapi kami kok belum ada. Jadi, itu salah satu yang lagi kami cari," ungkap Trenggono.
