Network
Portalnganjuk.com – Presiden Joko Widodo belum memutuskan apakah akan ikut kampanye dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Jakarta, pada hari Rabu, 24 Januari 2024.
"Ya nanti dilihat," kata Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak oleh pers usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma.
Keputusan Presiden Jokowi untuk ikut kampanye atau tidak akan menjadi perhatian publik. Karena keputusan tersebut kemungkinannya akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil Pemilu 2024.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik, ia boleh berkampanye dan memihak. Namun, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan tanggapan terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.
Jokowi mengatakan bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ungkap Jokowi.
