Network
PortalNganjuk.Com - Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) jika diundang oleh MK.
Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 3 April 2024 saat Presiden berada di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dalam sebuah kegiatan pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan.
Menurut Presiden, kehadiran para menteri yang diundang oleh MK merupakan suatu keharusan yang akan dilaksanakan. "Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir," jelas Presiden.
Dia menjelaskan bahwa kehadiran para menteri bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh masing-masing kementerian.
Misalnya, Menteri Keuangan akan menjelaskan mengenai anggaran yang telah disiapkan, sementara Menteri Sosial akan memaparkan tentang bantuan sosial yang telah diberikan. "Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat," tambahnya.
Namun, Presiden menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berkomentar lebih lanjut terkait dengan dugaan politisasi terhadap bantuan sosial.
Ketika ditanya tentang isu tersebut, Presiden dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan komentar apapun yang berkaitan dengan persidangan di MK.
Hal ini menunjukkan sikap netralitas dan menghindari keterlibatan dalam isu-isu politis yang sedang berlangsung.
Pernyataan Presiden ini menegaskan komitmen pemerintah untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses hukum yang sedang berlangsung di MK, sambil tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam isu-isu politis yang mungkin dapat memengaruhi proses hukum tersebut. ***
