PORTAL NGANJUK – Sampai saat ini, Polda Metro Jaya belum menerima permohonan izin terkait aksi unjuk rasa STM Bergerak pada 11 April 2022 di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Sampai saat ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Jakarta, Jumat.
Zulpan juga mengingatkan bahwa setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum wajib melaporkan rencana kegiatan kepada pihak berwajib.
Wajib lapor selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum digelarnya aksi.
Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Namun jika hal tersebut tidak terpenuhi maka pihak kepolisian bisa membubarkan aksi demo tersebut.
"Perlu saya sampaikan juga kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan undang-undang yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," tuturnya.
Lebih lanjut Zulpan juga mengimbau supaya masyarakat tidak terprovokasi terkait seruan demonstrasi yang tidak jelas asal-usulnya dan lebih fokus saja dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.
"Terkait dengan adanya 'flyer-flyer' di media sosial saat ini yang kita temui yaitu ajakan kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Tak Ingin Masyarakat Resah, Pemerintah Akan Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan BBM Solar Subsidi
Sebelumnya mahasiswa dari berbagai universitas telah melakukan aksi demonstrasi pada Jumat 1 April 2022 di Jakarta.
Terlihat berbagai macam warna almamater Mahasiwa yang turun ke jalan.
Sambil turun ke jalan, para Mahasiswa tersebut semberi mengatakan narasi :
"jika almamater kami sampai turun ke jalan, itu menandakan bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja"
Tak cukup hanya aksi tersebut, kini para mahasiswa berencana untuk kembali menyerukan aspirasinya melalui aksi demonstrasi pada Senin, 11 April 2022 mendatang.
Sebagian masyarakat memprediksi turunnya Mahasiswa ke jalan menjadi momentum akan lengsernya Jokowi.
Setelah mengetahui adanya isu bahwa masa jabatan Presiden akan diperpanjang menjadi 3 periode, juga adanya isu penundaan pemilu 2024,dan sejumlah permasalahan di Tanah Air mahasiswa tentu tidak tinggal diam.
Berikut adalah beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dari para Mahasiswa.
- Penolakan penundaan pemilu 2024, dan 3 periode masa jabatan Jokowi.
- Penstabilan ketersediaan dan ketahanan pangan kebutuhan masyarakat
- Mengusut tuntas mafia minyak goreng
- Evaluasi kinerja cabinet
Mereka menyuarakan aspirasi, membeberkan celah-celah pemerintah pada masa kini, seperti pada spanduk yang melengkapi aksi mereka.
"Dipaksa sehat di negara yang sakit!"
"Masa jabatan itu bukan sembako yang terus naik!"
"Yang naik BBM, yang mundur Demokrasi!"
Beberapa perwakilan mahasiswa juga angkat bicara, seperti salah satunya.
"Jika wacana pemilu 2024 ditunda, ataupun masa jabatan presiden diperpanjang, maka akan ada harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah, dia akan melihat gelombang protes yang begitu ia tidak pernah lihat dalam sejarah hidupnya,"
Baca Juga: Anda Terjebak Bunga Pinjaman Tinggi dari Pinjol Ilegal? OJK: Tidak Usah Dibayar
Diduga juga, pada 11 April 2022 nanti, para Mahasiswa akan membuat pergerakan demonstrasi yang jauh lebih besar dengan jumlah masa yang juga lebih besar dari sebelumnya jika tuntutannya tak di dengar Jokowi.
Kabar demo besar-besaran tersebut ramai beredar di sosial media, terutama di platform Tik-Tok.
Banyak pro dan kontra mengenai pergerakan mahasiswa tersebut, ada yang membela, namun tak sedikit juga yang kurang setuju.***