PORTAL NGANJUK – Menurut Pendakwah Gus Miftah, dia memandang bahwa salah satu tindakan yang menjadi awal pemicu terjadinya kasus radikalisme adalah penanaman rasa kebencian kepada pemimpin.
"Saya melihat, awal dari kasus-kasus intoleransi kemudian masuk ke dalam radikalisme, salah satunya adalah menanamkan kebencian kepada pemimpin," kata Gus Miftah.
Hal itu disampaikan saat dia sebagai narasumber dalam Podcast Kafe Toleransi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca Juga: Dikabarkan Jadi Penyebab Hengkangnya Tsamara Amany dari PSI, Rocky Gerung Akhirnya Buka Suara
Podcast tersebut bertajuk "Monopoli Kebenaran dan Fanatisme Agama" yang disiarkan di kanal YouTube Humas BNPT, sebagaimana dipantau di Jakarta, Sabtu 23 Maret 2022.
Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ataupun hal-hal yang dilakukan pemimpin dan menyakini hal tersebut keliru, Gus Miftah mengimbau mereka untuk menyampaikan nasihat atau meluruskan kekeliruan itu secara lembut, bukan dengan kebencian.
Tindakan seperti itu pun diperintahkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Harun dan Nabi Musa.
Yakni saat mereka ditugasi untuk menasihati pemimpin Mesir yang zalim, yaitu Firaun.
Lebih lanjut, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa salah satu penyebab munculnya penanaman kebencian oleh seseorang kepada pemimpin adalah karena adanya klaim kebenaran terhadap tafsir keagamaan yang dia pahami.
Klaim kebenaran tersebut kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti pemahaman itu, bahkan dengan cara--cara kekerasan.
Baca Juga: Istana Dinilai Menyebarkan Hoaks Sebab Mengklaim NII akan Gulingkan Pemerintahan Jokowi Pakai Golok
"Sekarang, paham seperti ini di Indonesia sangat banyak, yaitu mengklaim apa yang dia tafsirkan adalah yang paling benar dan yang paling bahaya adalah dia bertindak seolah-olah mengatasnamakan Tuhan," ujar Gus Miftah.
Ia pun menyampaikan bahwa contoh tindakan menanamkan kebencian kepada pemimpin yang pernah terjadi.
Salah satunya adalah saat Presiden Joko Widodo menginstruksikan para gubernur di seluruh Indonesia untuk membawa tanah dan air dari masing-masing daerahnya menuju lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.
Pada saat itu, ada beberapa oknum yang menilai Presiden Joko Widodo menyekutukan Allah Swt. atau syirik.
Padahal, menurut Gus Miftah, perintah tersebut adalah bentuk pemahaman yang baik dari Presiden terhadap kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah serta wujud dari komitmen untuk membawa tali persatuan.
Hal tersebut juga senada dengan konsep nasionalisme yang dikemukakan oleh K.H. Hasyim Asy'ari melalui jargon hubbul wathon minal iman atau cinta Tanah Air adalah sebagian dari iman.
Dalam jargon tersebut, kata Gus Miftah, konsep al waton atau negara yang diusung oleh K.H. Hasyim Asy'ari bukan negara itu sendiri.
Melainkan Tanah Air. Di dunia, konsep ini pun hanya diusung oleh Indonesia.
"Makanya, jangan kaget atau memiliki persepsi yang salah saat Pak Joko Widodo meminta para gubernur membawa tanah dan air dari daerahnya saat memulai pembukaan ibu kota baru di Kalimantan.
Baca Juga: Punya Pola yang Sama, Pakar: Pemerintahan Jokowi Sebenarnya adalah Pemerintahan Soeharto Jilid Dua
Ini hebatnya Pak Jokowi, menurut saya, yaitu beliau memahami kearifan lokal dan budaya masing-masing daerah," kata Gus Miftah.
Dengan demikian, kata dia, semangat yang dibawa dari langkah tersebut adalah semangat persatuan, bukan untuk menyekutukan Allah Swt.
"Maka, kalau ada yang mengatakan Pak Joko Widodo syirik dan melakukan kelinik atau kegiatan perdukunan dengan meminta gubernur membawa tanah dan air, itu salah.
Beliau membawa semangat persatuan," Pungkas Gus Miftah.***