KKP Kerjasama dengan BPH dan Pertamina, Ada Apa?

PORTAL NGANJUK – Kenaikan harga BBM berdampak pada penumpukan kapal di Pelabuhan.

Terkait hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya agar nelayan mendapat tambahan kuota BBM bersubsidi.

Sekjen KKP, Antam Novambar mengatakan bahwa KKP telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dan PT Pertamina (Persero) terkait hal ini.

“Jadi angkanya dulu kita minta tambah ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan agar tidak terjadi penumpukan kapal di Pelabuhan perikanan,” kata Antam Novambar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, dikutip dari ANTARANEWS, Rabu, 7 September 2022.

Baca Juga: Link Nonton Anime Made in Abyss Season 2 Episode 10 Sub Indo Gratis, Semua yang Kalian Kumpulkan

Namun untuk saat ini, ia mengakui belum ada kepastian tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.

Terkait BBM nonsubsidi, KKP juga telah berkoordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) agar nelayan bisa mendapat harga khusus untuk BBM nonsubsidi.

“Ya pasti, kami sudah koordinasi untuk dapat harga BBM dan kuota yang bertambah untuk para nelayan,” katanya.

Pemerintah, kata Antam, terus membangun sistem kepemilikan kapal perikanan.

Hal itu dikira bisa mempercepat proses penyaluran BBM lebih tepat sasaran dengan tahapan yang sederhana dan mudah.

Baca Juga: Terungkap Dugaan Pelecehan Yang Dilakukan Putri Candra Wathi Terhadap Brigadir J, Tidak Masuk Akal Dan Unik

KKP berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Jual Eceran BBM.

“Itu komitmen kami, jadi kalau ada yang mendapatkan atau membeli BBM bersubsidi di atas 30 GT, itu pengawas yang ada di stasiun-stasiun itu yang akan menindak. Karena besar kemungkinan dijual lagi,” ungkap Antam.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mengatakan pihaknya meminta KKP untuk ikut berperan aktif mengawasi dan memperbaiki jalur distribusi BBM untuk koperasi nelayan.

Baca Juga: Kemenpolhukam: RKUHP relatif siap untuk diundangkan

Ini bertujuan agar harga BBM bersubsidi tidak dipermainkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. 

“Khususnya di tujuh lokasi yang akan jadi pilot project progam solar untuk koperasi nelayan seperti di Loknga (Aceh), Deli Sedang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur) dan Lombok (NTB),” kata Sudin.

Tak hanya itu, Sudin juga meminta agar KKP menghitung ulang serta memastikan agar nelayan mendapatkan bantuan kompensasi sebagai dampak dari kenaikan BBM. ***