Network
Jadi mereka akan saling sandera dan kekuasaan menjadi bingung karena membenturkan kelompok masyarakat," sambung Refly Harun.
Mantan Staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai, kasus KM 50 masih menjadi salah satu masalah dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
"Ada anak manusia yang mati, 6 laskar FPI sama seperti Brigadir J mati, tapi negara belum memberikan keadilan," ujarnya.
Refly Harun pun menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus KM 50 dan pembunuhan Brigadir J masih belum cukup.
Karenanya, dibutuhkan penyidik independen yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada konflik kepentingan.
Baca Juga: Kamu Belum Vaksin Booster? Simak Atuan Baru Naik Kereta Api Per 15 Agustus 2022
Menurut Refly Harun, hal seperti ini sangat lumrah diminta oleh warga negara.
"Siapa saja yang diperlakukan tidak adil dan belum mendapatkan keadilan, berhak atas tanggung jawab negara tersebut,
Termasuk misalnya Munir, istrinya sampai sekarang masih menunggu, sudah 18 tahun belum mendapatkan keadilan," ucapnya.
"Kemudian Novel Baswedan misalnya, Terhadap mereka dan KM 50 memang sudah ada pengadilannya,
