Network
PORTAL NGANJUK – Sidang etik Hendra Kurniawan terkait obstruction of justice akan segera digelar dalam waktu dekat.
Sidang Hendra sempat tertunda akibat AKBP Arif Rahman Arifin yang tengah sakit parah.
Arif Rahman disebut-sebut merupakan saksi kunci obstruction of justice yang dilakukan Hendra.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi hal ini.
Baca Juga: 2 Link Nonton Film G30 S PKI Asli Tanpa Revisi Full Gratis Kualitas Bagus
“AR ini termasuk saksi kunci yang penting terkait obstruction of justice,” kata Dedi, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Minggu, 25 September 2022.
AKBP Arif Rahman, kata Dedi, merupakan seorang yang mengetahui secara mendalam perintah dari Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria.
Keduanya terlibat obstruction of justice dengan dugaan menghilangkan barang bukti di lokasi pembunuhan Brigadir J, Duren Tiga.
Baca Juga: Jejak Tameng Putri Candrawathi Terkuak, Istri Sang Jenderal Akui Berbohong Soal Pelecehan Seksual
Menurut Dedi, barang bukti tersebut berupa CCTV.
Agus Nurpatria sendiri telah menjalani sidang etik, Komisi Etik telah menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepadanya.
“HK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan yang ke bawah, ini harus diuji dalam persidangan,” lanjut Dedi.
Menurut Dedi, sidang etik Hendra Kurniawan akan dilaksanakan minggu depan seiring dengan sembuhnya AKBP Arif Rahman.
Baca Juga: Strategi Full Power Putri Candrawathi Mulai Terendus hingga Disebut Kaki Tangan Rencana Ferdy Sambo
“Informasi yang saya dapat juga, terakhir insha Allah untuk sidang kode etik Brigjen HK akan digelar minggu depan,” tutur Dedi.
Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh petinggi Polri sebagai tersangka obstruction of justice, salah satunya Hendra Kurniawan.
Hendra terbang ke Jambi untuk menemui keluarga Brigadir J, 11 Juli 2022.
Tujuan kedatangannya adalah untuk menjelaskan kronologi kematian Brigadir J. Namun, pihak keluarga tidak diperbolehkan melihat kondisi jenazah.
Hal itu lantas membuat pihak keluarga menolak penandatanganan berita acara serah terima. ***
