Network
PORTAL NGANJUK - Ketua MPR RI minta Kementrian ATR/BPN untuk meningkatkan pengawasan terhadap mafia tanah pada kasus Robinson Saalino.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) untuk meningkatkan pengawasan dalam mencegah mafia tanah.
mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang untuk menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum.
Baca Juga: Erick Thohir Lantik Rabin Hattari Sebagai Sekretaris Kementerian BUMN Baru, Cek Profilnya di Sini
Menurut pakar Universitas Padjajaran mafia tanah juga bisa melakukan rekayasa perkara serta melakukan penipuan atau penggelapan hak suatu benda untuk merebut tanah milik orang lain.
Diketahui, Praktik mafia tanah memanfaatkan kelemahan sistem agraria. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta terus bekerja sama dalam menangani kasus mafia tanah di Tanah Air.
Pernyataan tersebut merupakan respons Bambang Soesatyo terkait kasus mafia tanah di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara dengan kerugian Rp. 1,8 trilliun.
Hal ini sejalan dengan kabar berita salah seorang jadi tersangka melalui surat nomor B/6942/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimsus tertanggal 23 Mei 2023.
Ya kasus ini oleh tersangka mafia tanah kas desa bernama Robinson Saalino mengajukan pra peradilan Sidang pra peradilan Robinson pada 24 Mei 2023.
Baca Juga: Pelantikan Gubernur BI Hari Ini: Profil Perry Warjiyo, Total Kekayaan, Hingga Gaji Yang Diperoleh
Bambang Soesatyo memandang penting bagi aparat keamanan untuk memastikan pelaku mafia tanah tersebut diberantas hingga ke akarnya dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bambang Soesatyo meminta Kementrian ATR/BPN memahami modus-modus dan mempelajari celah masuknya oknum mafia tanah.
“Semua itu agar aksi yang dilakukan para mafia tanah dapat dicegah sejak awal dan tidak merugikan negara maupun masyarakat,” ucap Bambang Soesatyo.
Pemberian sertifikasi tanah tak luput dari perhatian Bambang Soesatyo, ia mendorong Kementrian ATR/BPN untuk memaksimalkan pemberian sertifikasi tanah agar seluruh tanah yang ada di Indonesia bisa di daftarkan.
Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mengoptimalkan satuan tugas atau satgas mafia tanah dari tingkat pusat hingga daerah.
Serta bekerja dan mengimplementasikan sejumlah strategi untuk memberantas pihak mafia tanah.
