PORTAL NGANJUK – Sudah 100 tahun berdiri, pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) akhirnya miliki badan hukum sebagai sebuah organisasi.
Selaras dengan hal tersebut,Menkum HAM (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia telah menerbitkan SK (Surat Keputusan) nomor AHU-0001626.AH.01.07.TAHUN 2022 tentang pengesahan badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate, tertanggal 14 Februari 2022.
Parapatan Luhur atau yang disebut Musyawarah Nasional PSHT Terate merupakan salah satu amanah untuk memiliki badan hukum pada tahun 2021 silam.
Sesuai dengan surat keputusan Menkum HAM, susunan organisasi perkumpulan itu, R. Moerjoko HW menjadi Ketua Umum. Sementara, Sigid Agus Hari Basoeki didapuk Ketua I, Widjang Pranjoto Ketua II, M. Sutoyo Ketua III, Pudji Wahju Widodo Ketua IV dan Bagus Rizki Ketua V.
"Hari ini penyerahan secara resmi badan hukum PSHT yang kita peroleh dari Menkum HAM. Diserahkan dari Lembaga Hukum dan Advokasi Pusat kepada kami, selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Dewan Pusat, Issoebijantoro," kata Ketua Umum PSHT, R. Moerjoko HW.
Ia juga mengatakan, tentunya dengan badan hukum yang telah diterbitkan oleh Menkum HAM ini merupakan salah satu legalitas resmi dan diakui pemerintah, terhadap keberadaan PSHT.
Selain itu, dengan adanya pengesahan ini, PSHT yang berpusat di Madiun ini yang akui oleh Pemerintah.
"Tentunya bagi saudara kami yang lain harus menghormati dan menyesuaikan karena ini adalah negara hukum, apapun keputusan hukum merupakan keputusan tertinggi di negara kita ini," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Lembaga Hukum dan Advokasi Pusat PSH Terate Pusat, Sutrisno Budi menambahkan, dengan terbitnya badan hukum maka keberadaan PSH Terate makin kuat secara legal formal di pemerintahan.
"Dengan memiliki badan hukum, maka PSH Terate memenuhi persyaratan untuk didaftarkan di kantor Kesbangpol di seluruh Indonesia. Selain itu tidak ada organisasi lain yang akan diakui pemerintah di semua tingkatan selain kita," tegas Sutrisno dikutip Portal Nganjuk dari koranmemo.com.
Selain badan hukum, PSH Terate juga memiliki hak merk kelas 41 untuk kegiatan olah raga pencak silat yang dipegang oleh Issoebijantoro selaku Ketua dewan pusat PSHT.
"Kalau ada yang membuat merek atau logo sama bisa dihukum penjara dan denda sesuai UU No.15/2001 tentang Perlindungan Merk," kata Sutrisno.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di koranmemo.com dengan judul “Satu Abad Berdiri, PSHT Pimpinan R. Moerjoko HW Sah Kantongi SK Kemenkumham”.***