PORTAL NGANJUK – Vladimir Putin beberapa waktu lalu telah secara resmi mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina.
Hal itu terus berlanjut dalam suatu peperangan antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini.
Berbagai negara di dunia banyak yang mengecam tindakan Vladimir Putin itu, mereka juga meminta agar Rusia dapat segera menghentikan tindakannya terhadap Ukraina.
Beberapa waktu lalu, Dmitry Peskov selaku juru bicara kepresidenan Rusia menyatakan bahwa pihaknya siap menghentikan operasi militer, asalkan Ukraina bersedia mengamandemen konstitusinya.
Perubahan konstitusi yang diharapkan itu adalah agar Ukraina dapat meninggalkan ambisinya untuk bergabung dengan blok manapun.
Selain itu, Rusia juga mensyaratkan agar Ukraina dapat mengakui referendum Krimea serta kemerdekaan Dotensk dan Lugansk.
Menteri Luar negeri Rusia Sergei Lavrov juga mengatakan bahwa Ukraina tidak boleh memiliki senjata yang dapat menimbulkan ancaman material terhadap Rusia.
“Tidak boleh ada senjata di Ukraina yang mengancam Rusia. Kami siap mengoordinasikan jenis senjata yang tidak mengancam kami,” tuturnya.
Saat ini status netral Ukraina sedang dalam pembahasan yang serius, bersamaan dengan berbagai persyaratan dari Rusia terkait jaminan keamanan.
Baca Juga: China Bantah Tuduhan AS tentang Bantuan Persenjataan Kepada Rusia: Tugas Kita Saat Ini Menahan Diri
“Status netral Ukraina sekarang sedang dibahas secara serius dalam pembicaraan, bersama dengan persyaratan dari Rusia tentang jaminan keamanan,” ucap Lavrov.
Lavrov juga mengatakan bahwa meskipun pembicaraan negosiasi antara Rusia dan Ukraina itu sulit, namun masih ada harapan untuk terwujudnya sebuah kompromi.
“Detail ini harus diselesaikan bahkan terlepas dari kemungkinan keanggotaan Kiev di NATO, karena bahkan tanpa ini, negara-negara barat sekarang dapat memasok senjata serang ke Ukraina,” ujarnya.
Seperti telah diketahui, Rusia secara resmi mulai melancarkan operasi militernya ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022.
Hal itu dilakukan menanggapi seruan permintaan bantuan dari Republik Dotensk dan Lugansk, dimana kemerdekaannya sudah diakui oleh Rusia.
Dikatakan oleh Vladimir Putin selaku Presiden Rusia, bahwa salah satu tujuan utama dilakukannya operasi militer khusus tersebut adalah untuk ‘demiliterisasi dan de-nazifikasi’ Ukraina.
Ia berulang kali menekankan bahwa pihaknya tidak ada maksud untuk menduduki Ukraina, dan bersikeras bahwa pasukan bersenjata hanya menargetkan serangannya kepada infrastruktur militer negara itu.
Atas tindakannya tersebut, Rusia mendapatkan kecaman dan sanksi dari beberapa negara di dunia, salah satunya yaitu Amerika Serikat beserta sekutunya, termasuk juga Jepang.
Selain itu, banyak juga beberapa perusahaan asing yang memutuskan untuk meninggalkan pasar negara tersebut.***