Network
“من ولى للناس عملاً , وليس له منزل فليتخذ منزلاً, أو ليس له زوجة فليتزوج, أو ليس له خادم فليتخذ خادماً, أو ليس له دابة فليتخذ دابة , ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال” (رواه الإمام أحمد
“Barangsiapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, berikanlah rumah untuknya. Bila tidak punya istri kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, berilah pembantu dan bila tidak punya kendaraan siapkanlah ia kendaraan. Siapa yang mengambil sesuatu selain itu dia adalah koruptor”.
Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut adalah perusahaan wajib menyediakan fasilitas bagi karyawannya. Baik lingkungan hingga dana yang dibutuhkan pekerjanya.
Baca Juga: Awas! Jangan Anggap Sepele Polusi Udara, Ternyata Bisa Sebabkan Penyakit Berbahaya hingga Kematian!
Dalam Islam, pekerjaan dengan segala penjaminan sosial yang disahkan secara aturan hukum positif adalah bagian dari upah karyawan yang harus ditunaikan. Jadi sebaik-baiknya jika THR tersebut dipercepat pembayarannya, karena hal tersebut adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan.
Selain hukum Islam di atas, juga tercantum dalam hukum negara yang berlaku di negara Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 dan pasal 9 ayat (1) PP 36/2021, ”membayar THR adalah kewajiban setiap orang yang mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah, baik itu berbentuk perusahaan, perorangan, yayasan, atau perkumpulan.***
