Network
PORTAL NGANJUK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memantau perkembangan inflasi seluruh daerah di Indonesia. termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Upaya yang dilakukan salah satunya adalah sosialisasi melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi secara daring, setiap awal pekan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kemendagri pada Senin 23 Oktober 2023. dan diikuti tiap perwakilan daerah seluruh Indonesia, termasuk Perda Kabupaten Nganjuk secara Daring.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Direktur Statistik PPS RI , Deputi I Bidang Ketersediaan Pangan, BPS Pusat, Bapanas, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Satgas Pangan Polri, Bulog, seluruh Kepala Daerah se Indonesia, termasuk Perda Kabupaten Nganjuk.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa inflasi di seluruh daerah di Indonesia tetap terkendali. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada perekonomian, seperti melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya produksi.
“ Saya minta rekan-rekan kepala daerah dan forkopimda untuk memahami posisi daerah masing masing untuk melakukan upaya-upaya yang lebih baik lagi,” tegas Irjen Tomsi.
"Bisa kita lihat kab/kota yang IPH nya tertinggi sampai 6,19% di Bolaang Mangondow. Dan perlu diperhatikan bersama masih ada 65 kab/kota yang tidak menyampaikan laporan inflasinya. Bagaimana kita tahu upaya-upaya yang dilakukan Forkopimda terutama Tim TPID nya, kalau tidak menyampaikan laporan, maka untuk selanjutnya supaya melaporkan situasi kondisi Inflasi di daerah nya masing-masing," lanjutnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan, Tinjauan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke 3 Oktober 2023 berdasarkan data SP2KP Kemendag, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH cenderung stabil dari minggu sebelumnya.
Berdasarkan data SP2KP Kemendag, pada minggu ke-3 Oktober 2023, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sebanyak 115 kabupaten/kota, sama dengan minggu sebelumnya.
Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH sebanyak 10 kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang mengalami IPH tetap sebanyak 12 kabupaten/kota.
