PORTAL NGANJUK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah untuk mengumpulkan petinggi Polri, dari tingkat Polres hingga Polda se-Indonesia.
Jokowi memberikan instruksi kepada ratusan Kapolres dan Kapolda, pertemuan kala itu dilakukan di Istana Negara.
Diketahui bahwa Jokowi sempat memberikan arahan kepada Polri, disampaikan secara langsung dan digelar tertutup pada 14 Oktober 2022.
Setidaknya ada 559 petinggi Polri yang hadir dalam pertemuan.
Selain itu diarahkan untuk tidak mengenakan atribut topi, dilarang membawa smartphone, serta tidak diperkenankan membawa tongkat komando.
Lantas apa saja isi arahan dari Jokowi, berikut informasi lengkapnya.
Reformasi Polri
Dalam pertemuan Jokowi langsung menyampaikan bahwa yang perlu diperbaiki adalah internal Polri, harus ada reformasi agar tercipta instansi yang lebih baik.
Informasi itu juga didukung oleh pernyataan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sempat mengatakan bahwa memang betul Jokowi telah memberikan arahan tentang adanya reformasi.
Sigit menyebut bahwa memang akan dilakukan evaluasi, serta pembenahan secara internal Polri, terutama melakukan reformasi secara keseluruhan.
Menurutnya termasuk dalam anggota Polri bukan hanya sebuah pekerjaan yang diemban, masih ada beban yang lebih besar untuk mengayomi masyarakat.
Menjaga Kekompakan
Tugas yang harus lebih menjadi pandangan serius adalah terkait kekompakan dalam instansi Polri.
Sindiran terkait kekompakan Polri ikut di bagikan lewat sosial media Jokowi.
Dia menyebut telah melakukan pertemuan dengan pejabat Mabes Polri, Kapolda, Kapolres yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Kekompakan yang disoroti dalam arahan kali ini, pasalnya telah banyak oknum yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Mereka membuat citra polisi runtuh, dibenci oleh masyarakat, serta tidak dipandang penting oleh masyarakat.
"Saya perlu memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Polri, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," kata Jokowi.
Membantu Pemerintah Daerah
Saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) sedang menjalani masa krisis, tentu saja ini akibat dampak kestabilan ekonomi global.
3 lingkup yang harus ditekankan, membantu dari tingkat kabupaten, kota, hingga lingkup provinsi.
Sigit ikut menambahkan, seluruh anggota Polri harus ikut menjaga harga di pasar, mengendalikan inflasi, serta pembangunan infrastruktur bisa diawasi dengan seksama.
Semua ini kembali disandingkan dengan kekompakan atau solidaritas antar anggota.
Pilpres 2024
Sebentar lagi Indonesia akan menjalani tahun politik, dimana seluruh partai akan berebut kursi untuk memberikan calon terbaik di tahun 2024.
Setiap ajang pemilihan biasanya akan ada perpecahan yang dibagi setiap kubu dari calon Presiden.
Jokowi menyebut Polri harus berperan aktif untuk mengamankan, sekaligus memberikan arahan agar tidak ada kubu yang bersifat fanatik.
Langkah ini harus diambil supaya untuk tahun selanjutnya tercipta pemilihan yang sehat, transparan, serta menjadi ajang pendewasaan bagi kesatuan dan persatuan Indonesia.
Berantas Judi Online
salah satu topik yang tidak luput dari perhatian adalah permasalahan judi online.
Baca Juga: Jujutsu Kaisen: Keunikan Ucapan Terkutuk Inumaki Membuatnya Mirip Seperti Lelouch Code Geass
Ini merupakan gaya hidup yang tidak pantas untuk dilakukan, apalagi sangat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Sigit sempat menyebut judi online disandingkan dengan narkoba, tidak patut dilakukan serta mengganggu berbagai hal di masyarakat.
"Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan pemberantasan, hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," kata Sigit.***