PORTAL NGANJUK - Presiden Joko Widodo menerima sidang tahunan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 9 Agustus 2023 terkait Pemilu 2024 yang akan segera dilaksanakan.
Dalam keterangannya sebagaimana dalam siaran pers presiden.go.id(09/08/2023), KeAda tiga bakal calon Presiden untuk Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Presiden Jokowi sangat berharap ditahun 2024 akan menjadi kepemimpinan Presiden terpilih pada tahun 2024, akan menentukan nasib Indonesia mendatang.
Baca Juga: 5 Weton yang Diramalkan Membawa Kesialan, Cek Cara Mengatasinya Menurut Primbon Jawa
Nantinya Presiden terpilih pada 2024 akan memperlihatkan kondisi Indonesia, dari internal maupun hubungan dengan antarnegara. Indonesia sebagai negara berkembang, perlu naik kelas menjadi negara maju.
Hal ini sebagaimana terlaksananya Penetapan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dilakukan pada 19 Oktober - 25 November 2023.
Masa kampanye kemudian dilakukan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, pemungutan suara dalam Pemilu 2024 bakal dilakukan pada 14 Februari 2024.
tua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
“Intinya adalah kita menyampaikan persiapan tentang sidang tahunan MPR RI tahun 2023 tanggal 16 (Agustus) mendatang plus sidang gabungan DPR dan DPD RI,” ucap Bambang.
Selanjutnya, Ketua MPR menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai hal-hal terkait konstitusi dan kelancaran menjelang Pemilu 2024.
“Kami juga menyampaikan hal-hal yang telah kami lakukan dan akan kami kerjakan di tahun politik ini terkait dengan konstitusi, terkait dengan keinginan semua Pemilu berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan luber,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang harus terus dilakukan penyesuaian.
“Kami juga menyampaikan beberapa hal tentang langkah-langkah konsitusional yang harus kita antisipasi.
Tidak hanya untuk periode ini tapi untuk periode yang akan datang. Karena kami menyadari bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen keempat tersebut perlu penyempurnaan disesuaikan dengan tuntutan zaman,” ucap Bambang.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.