Network
Lebih lanjut, langkat tersebut guna membantu percepatan vaksinasi diseluruh dunia guna penanganan pandemi Covid-19, ia juga menghimbau adanya kerjasama antar masyarakat untuk menghindari varian yang terus bermutasi.
"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, jika tidak ada kesetaraan akses vaksin, akan sangat sulit untuk memenuhi target vaksinasi yang dicanangkan WHO," ujarnya.
Nadia mengungkapkan, diperkirakan akan ada hampir 80 negara yang tidak akan dapat mencapai 40% penduduk yang divaksinasi pada akhir 2021. Di dalam negeri, lanjutnya, Indonesia sendiri terus menggencarkan program vaksinasi nasional, hingga ke pelosok-pelosok desa. "Pemerintah pusat mendorong daerah-daerah terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi bagi warganya. Dibantu juga dengan sejumlah instansi, seperti TNI dan Polri," ujarnya.
Selain jaminan ketersediaan stok vaksin, upaya percepatan juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait berita-berita tidak benar alias hoaks yang banyak beredar. dr. Nadia menyebut, di beberapa daerah, hoaks ikut berperan memperlambat vaksinasi. Masyarakat dibuat takut dan khawatir terhadap efek vaksinasi, yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan.
"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan POM," tegasnya.
Nadia juga memperingatkan adanya varian Omicron yang telah menyebar diseluruh belahan dunia dan masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Peningkatan kewaspadaan termasuk dengan meningkatkan lagi disiplin pelaksanaan protokol kesehatan, dan segera vaksinasi apapun jenis vaksinnya" ujarnya.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di pikiran-rakyat.com dengan judul “Indonesia Kembali Terima Bantuan Vaksin dari Pemerintah Belanda”.***
