Network
“Ini jelas melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata I Wayan Titib Sulaksana.
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang secarara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
Sementara dalam ayat (2) disebutkan juga dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Sedangkan dalam pasal (3) disebutkan juga hukuman bagi tersangka tindak pidana korupsi adalah penjara seumur hidup.
Baca Juga: Tarif Tol Akan Digratiskan? Menteri Perhubungan: Gratis Kalau Lebih dari 1 Kilometer
“Saya sepakat dengan ancaman tersebut karena sebanding dengan penderitaan rakyat Indonesia yang antre membeli minyak goreng bersubsidi, bahkan sampai ada yang meninggal dunia karena kelelahan,” ujar I Wayan Titib Sulaksana.
I Wayan pun menyebutkan total 159,5 ton minyak goreng yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri justru diekspor sehingga menyebabkan kelangkaan.
I Wayan mengibaratkan bahwa pejabat korupsi sebagai pengkhianat negara, hukuman yang paling tepat untuk menghukum pengkhianat tersebut adalah hukuman mati.
“Sudah sepatutnya hukuman tersebut dilaksanakan. Tetapi eksekusinya nya harus segera dilaksanakan, setelah putusan pengadilan Tipikor mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata I Wayan.***
