Network
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI buka suara soal Pemerintah China yang dikabarkan ingin APBN menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik,” ucanya
“Harus tegas kepada Pemerintah China, saya pikir,” katanya dilansir dari laman DPR (14/04/2023)
Fraksi Partai Amanat Nasional juga menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Tertarik Berkarir di BUMN? Ini 8 Keuntungan yang Akan Didapatkan!
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ucap Anggota Komisi I DPR RI seperti yang dilansir dpr.go.id
Anggota DPR, Herman Khaeron, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi menekankan agar Pemerintah bisa tegas terhadap kesepakatan awal bahwa tidak ada jaminan apapun dalam proyek yang sebelumnya sempat akan bekerja sama dengan Jepang tersebut.
Luhut Binsar Pandjaitan, Kemenko Marves Angkat Bicara
Pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) telah menawarkan bunga pinjaman KCJB dari empat persen menjadi 3,4 persen melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara.
