Network
PORTAL NGANJUK - Pemerintah China meminta kepada Pemerintah Indonesia mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat menjadi penjamin utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Memang Indonesia mempunyai utang dengan nilai cukup besar ke China, negara China juga masuk 5 besar negara dengan pemberi utang terbesar ke Indonesia.
Pada tahun lalu Presiden Jokowi telah melakukan kunjungannya ke Beijing , Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping memperbarui perjanjian bilateral, antara lain tentang kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan maritim.
Baca Juga: Hunian Para Milenial Untuk Indonesia 2023 Di Depok Telah Diresmikan Jokowi Hari Ini
Dilansir Setkab.go.id (14/04/2023) penandatanganan dokumen kerja sama kedua yaitu Kerja Sama Ekonomi dan Teknik Tiongkok-Indonesia yang ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yakni Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Zhong Shan.
kerja sama ketiga yaitu fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditandatangani oleh Direktur Utama PT KCIC Hanggoro dengan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional Tiongkok Hu Huaibang dengan nilai komitmen kerja sama sebesar 4,498 miliar dollar AS.
Kini Pemerintah China, Xi Jinping meminta permintaan jaminan utang dari proyek kereta cepat untuk memberikan pinjaman yang digunakan dalam membayar pembengkakan biaya (cost overrun) dari proyek strategis nasional tersebut.
Tanggapan DPR RI Mengenai APBN Sebagai Jaminan Proyek
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI buka suara soal Pemerintah China yang dikabarkan ingin APBN menjadi jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik,” ucanya
“Harus tegas kepada Pemerintah China, saya pikir,” katanya dilansir dari laman DPR (14/04/2023)
Fraksi Partai Amanat Nasional juga menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Tertarik Berkarir di BUMN? Ini 8 Keuntungan yang Akan Didapatkan!
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga. Tapi kita terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” ucap Anggota Komisi I DPR RI seperti yang dilansir dpr.go.id
Anggota DPR, Herman Khaeron, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi menekankan agar Pemerintah bisa tegas terhadap kesepakatan awal bahwa tidak ada jaminan apapun dalam proyek yang sebelumnya sempat akan bekerja sama dengan Jepang tersebut.
Luhut Binsar Pandjaitan, Kemenko Marves Angkat Bicara
Pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) telah menawarkan bunga pinjaman KCJB dari empat persen menjadi 3,4 persen melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara.
“Dari awalnya mereka menawarkan bunga 4 persen, tapi kami ingin lebih rendah lagi, offer (tawaran) yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kami ingin lebih rendah lagi,” katanya pada Senin, 10 April 2023 dilansir dari Antara (14/04/2023)
Menurutnya, banyak masyarakat Indonesia masih ragu bahwa pengerjaan proyek karena kemampuan pemerintah Indonesia telah membuktikan dalam menyelesaikan proyek-proyek besar ini dapat berjalan secara optimal.***
