Network
PORTAL NGANJUK - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI, dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan saparatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
dia menilai tindakan tegas terukur perlu dilakukan karena saparatis KKB sering menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.
“Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Sabtu sebagaimana dilansir Portal Nganjuk dari Antara (29/04/2023).
Pasalnya, KKB Papua menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengkategorikan KKB di Papua serta seluruh organisasi dari orang-orang yang tergabung didalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
Menurut dia sikap pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.
Bambang Soesatyo menilai agar pemerintah terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh, adat, suku, agama, pemuda dan berbagai masyarakat Papua lainnya.
“Dialog dengan pemda dan berbagai tokoh tersebut dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai,” ucapnya.
Bambang Soesatyo menjelaskan kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua.
Baca Juga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo, Koalisi Indonesia Bersatu Tetap Solid
Pasca penyerangan Kelompok Saparatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan 5 prajurit TNI gugur.
Bambang Soesatyo menghimbau masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap Status Siaga tersebut karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan.
Ia mengingatkan kembali menjelang pertengahan tahun 2023 berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua.
Langkah diaolog tersebut menurut Bambang Soesatyo akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ‘jiwa’ manusia papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua,” tambahnya.
Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2023, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan.
Ketua MPR RI juga meminta Pemerintah, TNI, Polri serta BIN untuk memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik di Papua. Selain, mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKB di Papua.
