Network
PORTAL NGANJUK – Menjelang Momen Pilpres 2024, sudah sewajarnya beberapa partai politik sudah merencanakan bakal calon Presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Selain itu, beberapa instansi terkait juga mempersiapkan beberapa persiapan yang penting dan dibutuhkan saat Pemilu 2024 mendatang diselenggarakan.
Disisi lain, Pakar politik yang juga menjabat sebagai akademisi Universitas Bengkulu Dr. Panji Suminar mengatakan jika Undang-Undang ITE harus dikaji kembali, untuk mempertimbangan dan pencegahan polarisasi dalam Pilpres 2024.
“Capres-capres yang maju mereka menonjolkan citra diri bahwa mereka berkompeten, bukan melakukan politik primordial dan membuat polarisasi. Namun, yang menjadi masalah kan simpatisan dan buzzer yang menggoreng isu, kampanye negatif bahkan kampanye hitam,” ungkap Dr. Panji Suminar di Bengkulu.
Media yang nantinya dimanfaatkan simpatisan serta buzzer untuk melakukan kampanye negatif, hingga kampanye hitam diprediksi akan melalui media sosial atau ruang digital.
Karenanya, etika dan aturan di ruang digital tersebut yang penting untuk dikelola, supaya benih-benih polarisasi yang berawal dari kampanye hitam bisa ditanggulangi.
“Makannya perlu dikaji penerapan UU ITE, harus keras dan tegas terhadap buzzer yang berkampanye hitam dan penyebar hoaks. Tegas dengan menggunakan UU ITE bukan untuk menutup saluran yang diberikan konten memecah belah bangsa,” jelas Dr. Panji Suminar.
Melakukan kampanye hitam, menurut pendapat Dr. Panji Suminar, secara etika politik masih bisa ‘diterima’ sebab kondisi tersebut merupakan fakta yang terjadi, namun ironisnya, fakta yang disuguhkan tersebut merupakan fakta yang negatif.
