Network
PORTAL NGANJUK – Pemkab Nganjuk terus berupaya menguatkan komitmen pencegahan korupsi seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Nganjuk, salah satunya yaitu dengan mengadakan rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Pemkab Nganjuk menyelenggarakan rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Kamis 12 Oktober 2023 di Ruang Rapat Anjuk Ladang.
Tetapi, sobat portal nganjuk tahu, apa itu Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK?
Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
MCP KPK merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. MCP KPK terdiri dari delapan area intervensi, yaitu:
- Perencanaan dan penganggaran APBD; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
- Pengadaan barang dan jasa; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
- Perizinan; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perizinan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
- Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP); Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa APIP memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencegah korupsi.
- Manajemen ASN; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen ASN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
- Optimalisasi pajak daerah; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak daerah dikelola secara optimal dan bebas dari korupsi.
- Manajemen aset daerah; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara akuntabel dan bebas dari korupsi.
- Tata kelola dana desa/kelurahan; Area intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa/kelurahan dikelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
MCP KPK menggunakan skala penilaian 0-100 untuk mengukur kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Nilai 0 menunjukkan kinerja yang buruk, sedangkan nilai 100 menunjukkan kinerja yang sangat baik.
MCP KPK digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mencegah korupsi. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPK kepada pemerintah daerah dengan nilai MCP KPK tertinggi.
MCP KPK juga digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah. DID diberikan kepada pemerintah daerah dengan nilai MCP KPK tertinggi.
MCP KPK merupakan salah satu upaya KPK untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pencegahan korupsi. MCP KPK diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.***
