Network
Portalnganjuk.com – Menanggapi pernyataan saat debat Cawapres dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons 'aparat yang mana?'.
“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” ungkap Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Pernyataan Mahfud MD saat debat cawapres soal aparat memang belum lengkap. Dalam debat tersebut, Mahfud mengatakan bahwa penambangan ilegal di Indonesia dilindungi oleh aparat. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara spesifik aparat mana yang dimaksud.
“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” kata Maruli.
Istilah "aparat" bisa merujuk ke banyak hal, mulai dari aparat pemerintah, aparat hukum, hingga aparat birokrasi. Oleh karena itu, pernyataan Mahfud perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Menurut pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI AD berkomitmen untuk mematuhi hukum. TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit, yang berarti bahwa setiap prajurit harus tunduk kepada hukum dan tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar hukum.
“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.
Maruli meyakini bahwa TNI AD tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal. Ia berpendapat bahwa prajurit TNI AD adalah sosok yang disiplin dan patuh kepada hukum.
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.
