Network
Akibatnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan penangguhan mengenai rencana Reformasi Sistem Peradilan, karena banyak gejolakan penolakan dari warga Israel dan kedepannya bisa menyebabkan perpecahan di pemerintahan atau berubah menjadi kekerasan.
“Dengan niat mencegah keretakan di negara ini, saya memutuskan membatalkan pembicaraan tingkat dua dan tiga (di parlemen) supaya konsensus yang luas dapat dicapai,” pernyataan Netanyahu dalam siaran televisi.
Disisi lain, mitra koalisi sayap kanan-jauh Netanyahu, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, telah menyatakan jika ia setuju mengenai penundaan rencana tersebut, setelah diizinkan membentuk sebuah Garda Nasional di bawah kementeriannya.
Rencana Pemerintahan Israel yang ingin memperkuat parlemen terhadap pengadilan telah memicu gelombang protes terbesar dalam sejaran negara tersebut. Penolakan rencana nasional tersebut, dikatakan karena sebagai ancaman untuk demokrasi di Israel.
Baca Juga: Viral Video Penemuan Mayat Perempuan Membusuk Diduga Jatuh Di Bawah Lift Bandara Kualanamu Sumut
Keputusan Netanyahu menangguhkan rencana Nasional tersebut akhirnya menyusul aksi serikat pekerja Histadrut, mereka membatalkan penerbangan di Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dan melumpuhkan pelabuhan, bank, rumah sakit, dan layanan medis.
Setelah dinyatakan mengenai penundaan rencana reformasi. Serikat pekerja langsung menarik kembali seruan mogok kerja mereka.
Ketua Oposisi Benny Gantz menyatakan pendapatnya, jika keputusan penundaan tersebut lebih baik dilakukan, daripada memaksa melanjutkan rencananya, ia juga mengatakan jika tidak ada kata kompromi terhadap dasar-dasar demokrasi di Israel.
Presiden Israel Isaac Herzog, Senin, mendesak Netanyahu menangguhkan perombakan sistem peradilan demi persatuan bangsa, dan mengatakan jika keputusan penangguhan tersebut merupakan tindakan yang benar.***
