PORTAL NGANJUK – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk, Sri Handoko Taruna, menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia pada Senin 30 Oktober 2023, di Istana Negara.
Sri Handoko menghadiri pengarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut bersama dengan kurang lebih 194 penjabat kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Nganjuk.
Dalam pengarahan tersebut, Presiden RI Jokowi memberikan arahan kepada para penjabat kepala daerah, termasuk Pj Bupati Kabupaten Nganjuk untuk menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global.
Presiden RI memberikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah guna menghadapi dampak dari situasi dan berbagai tantangan global. Presiden menyampaikan 6 arahan penting untuk penjabat (Pj) kepala daerah yang dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk, Sri Handoko, yaitu:
1. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok
Presiden Joko Widodo telah meminta semua kepala daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di daerah masing-masing.
“Kendalikan inflasi, jaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok utamanya, pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti yang tadi saya sampaikan subsidi angkutan bisa dilakukan,” ujarnya.
Presiden juga sempat menyampaikan, bahwa inflasi merupakan salah satu tantangan ekonomi yang perlu ditangani secara serius. Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kemiskinan.
2. Mewaspadai fenomena super el nino
Presiden Joko Widodo meminta para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino, terutama terhadap penurunan produksi komoditas.
Presiden mengatakan bahwa super el nino berpotensi menyebabkan berbagai dampak, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan penurunan produksi komoditas.
“Meskipun ini sudah mulai hujan, tetap perlu saya sampaikan waspadai potensi kebakaran. [Kebakaran] masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB Pusat,” ujarnya.
3. Mempermudah perizinan bagi investor
Presiden Joko Widodo mendorong penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Presiden menekankan bahwa investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam pertemuan bersama para kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Senin (30/10/2023), Presiden mengatakan bahwa investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Gimana kita mau bersaing kalau izin masih berbulan-bulan ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini, ke meja ini. Seperti itu yang para Gubernur, Bapak-Ibu Gubernur, Bapak-Ibu Bupati/Walikota, selesaikan. Karena investasi itu rebutan semua negara sekarang ini rebutan,” ujarnya.
4. Meningkatkan pelayanan publik
Kepala Negara, Presiden Joko Widodo, mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Namun, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kilogram, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” ucapnya.
5. Menangani program prioritas pemerintah
Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, seperti Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, dan sebagainya.
“Penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, hilirisasi industri, berikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah,” ujarnya,
Presiden menyampaikan hal ini dalam pengarahan kepada Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia. Dalam pengarahannya, Presiden mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan program-program prioritas pemerintah.
6. Netral dalam Pemilu 2024
Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para kepala daerah terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan para penjabat kepala daerah se-Indonesia, Senin, 30 Oktober 2023, di Jakarta.
Salah satu arahan Presiden adalah agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun. Presiden meminta agar para kepala daerah memastikan netralitas ASN terjaga.
“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali, kelihatan Bapak-Ibu memihak atau ndak. Krik, sudah. Dan juga, pastikan ASN itu netral,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo menutup acara pengarahan kepada para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023. Dalam penutupannya, Presiden meminta para kepala daerah untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat.
"Yang terakhir, jaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik," kata Presiden.
Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk, Sri Handoko Taruna, mengatakan bahwa dirinya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden RI. Ia akan bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.***