PORTAL NGANJUK – Perhimpunan Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) beri kritikan keras kepada Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM)
Pernyataan Teten Masduki, belum lama ini tersorot dalam pemberitaan media terkait konferensi pers Kemenkop UKM.
Sebelumnya, Teten Masduki pernah menyebutkan pernyataan kontroversial bahwa prasyarat dari negara maju adalah memperbanyak pengusaha dan jangan terlalu banyak aktivis.
Akibat pernyataan itu, PBHI menuturkan jika pernyataan dari Teten Masduki telah menegaskan bahwa dirinya antidemokrasi, melawan konstitusi, hukum, dan melanggar hak asasi.
Baca Juga: Ceritakan Kembali Insiden Pengeroyokan, Ade Armando: Terlambat 5 Menit, Saya Sudah Meninggal Dunia
Partisipasi aktivis yang ada di berbagai level pun membuktikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara, pembentukan undang-undang berbasis hak asasi manusia, riset, dan advokasi lainnya.
Di sisi lain, sangat terlihat bahwa kemajuan Indonesia justru memang terhambat oleh kasus korupsi yang tumbuh dan menjamur pada sistem birokrasi.
PBHI menilai, Teten Masduki yang notabene sebagai mantan aktivis antikorupsi seharusnya bisa memahami hal tersebut.
KPK juga telah mencatat bahwa kasus korupsi terbanyak dilakukan oleh sektor swasta yang melibatkan pengusaha, terhitung sejak 2004 sampai Mei 2020 ada 297 kasus korupsi yang terungkap.
"Pernyataan Teten yang sesat, memperburuk kondisi demokrasi setelah kegaduhan tiga periode dan penundaan Pilkada," ujar Julius Ibrani, Ketua PBHI dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Mei 2022.
"Jika ingin mencari muka untuk menyelamatkan diri dari reshuffle harusnya meningkatkan kinerja, bukan menjilat penguasa dengan menstigma aktivis," kata dia.
Bahkan, Julius Ibrani juga menilai bahwa kinerja Teten Masduki buruk dan tak memiliki berdampak apapun.
"Kinerja Teten buruk dan tidak berdampak, masyarakat masih banyak melaporkan kasus-kasus mafia tanah berbasis simpan pinjam koperasi, korbannya masyarakat ekonomi bawah, tapi pengawasan dan pembinaan teknis nyaris tidak ada di lapangan, lebih bagus kinerjanya Teten ketika jadi aktivis antikorupsi," tuturnya.
Lebih lanjut, Julius Ibrani juga mengkritik tentang pandangan negatif Teten Masduki terhadap para aktivis.
"Kalau memang begitu membenci Aktivis, Teten bisa meminta Presiden Jokowi dan Moeldoko untuk memecat seluruh mantan aktivis di jajaran KSP dan kementerian!" ucapnya menegaskan.
Julius Ibrani menuturkan jika sebaiknya Presiden Jokowi mengevaluasi secara ketat menteri-menteri yang sembarangan dalam memberikan pernyataan seperti ini.
Hal itu lantaran agar nantinya tidak sampai berdampak buruk terhadap akhir pemerintahan Jokowi.
PBHI mengatakan Hak atas partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
Apabila dilihat dari sisi legislatif juga dijamin dengan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.***
Artikel ini sebelumnya pernah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul “Menteri Teten Sebut Prasyarat Negara Maju Perbanyak Pengusaha dan Jangan Banyak Aktivis, PBHI: Cari Muka”