Network
Mulyanto pun juga menegaskan bahwa konsekuensi legal dan anggaran antara BBM umum dan BBM khusus penugasan sangatlah berbeda.
Kalau BBM umum, tata niaganya mendekati seratus persen mengikuti mekanisme pasar.
Sementara BBM khusus penugasan, masih menurut dia, tata niaganya seratus persen dikendalikan secara penuh oleh Pemerintah baik harga eceran, kuota, maupun wilayah distribusinya.
"Selisih antara harga keekonomian Pertalite dengan harga jualnya akan diganti (“disubsidi’) oleh Pemerintah melalui skema dana kompensasi kepada Pertamina.
Baca Juga: Kemenperin Pastikan Produsen Minyak Goreng Telah Siapkan Stok Sesuai HET Untuk Masyarakat
Karena Pertamina secara khusus mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis Pertalite ini," ujarnya.
Mulyanto juga meminta kepada pihak BPH Migas dan Pertamina tidak segan-segan untuk bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi Pertalite ini.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak terjadi penyimpangan oleh mereka yang tidak bertanggung-jawab, tidak tepat sasaran atau dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berhak.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memprediksikan penyaluran bahan bakar minyak jenis pertalite akan melebihi kuota 15 persen hingga akhir tahun ini.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan realisasi penyaluran pertalite tercatat sebanyak 4,25 juta kiloliter hingga Februari 2022 atau telah melebihi 18,5 persen terhadap kuota secara year to date.
