Network
PORTAL NGANJUK – Kebijakan tentang pelarangan ekspor minyak goreng yang baru dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bisa membuat pemimpin negara Indonesia itu dikudeta oleh oligarki sawit.
Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO).
Jokowi mengatakan bahwa kebijakan terkait pelarangan ekspor tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri agar harganya terjangkau.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Pengusaha Akan Rugi?
Sebagaimana diketahui, saat ini harga minyak goreng naik dua kali lipat dari sebelumnya, hal ini mengacu kepada dugaan adanya mafia pangan yang tidak mematuhi domestic market obligation (DMO).
Baca Juga: SPBU Akan Catat Setiap Plat Kendaraan untuk Ketahui Kecurangan, Gak Tambah Ribet?
Menurutnya, kejadian tentang dugaan adanya mafia minyak goreng tentu mengganggu sistem perekonomian yang ada di Indonesia
"Itu juga mengganggu sistem perekonomian kita. Sesuatu yang secara drastis diputuskan. Padahal sebetulnya ini soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng dan atasi dengan kebijakan yang terukur," ujar pengamat politik, Rocky Gerung
Rocky Gerung menilai, kebijakan yang diambil oleh Jokowi dengan melarang minyak goreng dan juga CPO justru bisa membuat Presiden dikudeta oleh oligarki.
