Network
Baca Juga: Diduga Terlibat Korupsi, Mendadak Relawan Jokowi Menuntut KPK agar Proses Hukum Gibran dan Kaesang
Ini mencatatkan bahwa pernyataan MHA pada Selasa, 17 Mei 2022 lalu, yang menetapkan posisi Singapura dalam masalah ini.
"Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri. Pemerintah Singapura mengambil pandangan serius tentang setiap orang yang menganjurkan kekerasan dan / atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi," kata MFA.
Pada hari Rabu, 18 Mei 2022 lalu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura (MCI) mengatakan bahwa akun media sosial dari sejumlah pemegang jabatan politik dan lembaga pemerintah telah dikirimi spam oleh pendukung Ustaz Abdul Somad.
"Badan kontra-teror Indonesia kemudian mengatakan kepada CNA bahwa keputusan Singapura untuk menolak masuknya Somad adalah pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan pencegahan dalam melarang pandangan radikal," ujar CNA.
"CNA memahami bahwa pemerintah Indonesia telah menegaskan kembali hak kedaulatan Singapura untuk memutuskan siapa yang akan mengizinkan masuk, dan bahwa Indonesia tidak dapat campur tangan dalam keputusan Singapura," tegasnya.***
