Network
"Ada anak manusia yang mati, 6 laskar FPI sama seperti Brigadir J mati, tapi negara belum memberikan keadilan," ujarnya.
Refly Harun pun menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus KM 50 dan pembunuhan Brigadir J masih belum cukup.
Karenanya, dibutuhkan penyidik independen yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada konflik kepentingan.
Menurut Refly Harun, hal seperti ini sangat lumrah diminta oleh warga negara.
"Siapa saja yang diperlakukan tidak adil dan belum mendapatkan keadilan, berhak atas tanggung jawab negara tersebut,
Termasuk misalnya Munir, istrinya sampai sekarang masih menunggu, sudah 18 tahun belum mendapatkan keadilan," ucapnya.
Baca Juga: Rekam Jejak Ketua Timsus Andi Rian Djajadi, Pernah Jadi Juru Kunci Dalam Rekonstruksi Kasus KM 50
"Kemudian Novel Baswedan misalnya, Terhadap mereka dan KM 50 memang sudah ada pengadilannya,
Tapi masyarakat menganggap proses peradilannya tidak menyentuh the main actor, pelaku utama," kata Refly Harun menambahkan.
Berbeda dengan kasus pembunuhan Brigadir J, kata Refly Harun, apabila tidak diintervensi oleh masyarakat yang kompak dan kekuasaan yang memiliki political will, maka Ferdy Sambo akan lenggang kangkung.
