Network
PORTAL NGANJUK – Menanggapi persoalan mengenai kabar peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pihak DPR RI rupanya belum menyetujui rencana Pemerintah tersebut.
Anggota DPR RI mengungkapkan bahwa kini bersama lembaganya belum mengadakan Rapat kerja (Raker) dengan Pemerintah terkait agenda kebijakan pembatasan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Pada Jumat, 26 Agustus 2022, hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Tak Terima Diteriaki Perkataan Kasar, Pemuda Ini Nekat Habisi Bocah Dibawah Umur Dengan Celurit
Dilansir dari pikiran-rakyat.com, Mulyanto menyebutkan hingga saat ini belum ada persetujuan Komisi VII DPR RI mengenai rencana dari Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya diketahui jika sudah ada usulan dari beberapa anggota untuk membahas hal tersebut, akan tetapi hal ini masih sebatas usulan.
“Ada usulan memang dari beberapa anggota agar Komisi VII mengadakan Raker khusus untuk membahas mengenai persoalan pembatasan atau penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun ini masih sebatas usulan,” ujar Mulyanto.
Sehingga Mulyanto pun menambahkan jika saat ini tidak ada satu kalimat pun dalam Kesimpulan Raker ataupun Catatan rapat mengenai persetujuan Komisi VII DPR RI mengenai penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Sedangkan, Mulyanti juga turut mengungkapkan apabila raker Komisi VII dengan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pada Rabu, 24 Agustus 2022 kemarin hanyalah membahas terkait evaluasi laporan keuangan anggaran tahun 2021 serta progress dari anggaran di tahun 2022.
Dalam Raker tersebut dapat ditarik kesimpulan jika Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk merealisasikan kesimpulan Raker yang sebelumnya mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2022.
Penambahan dari kuota BBM besubsidi 2002 ini diketahui untuk kuota solar menjadi 17 juta KL dan untuk kuota Pertalite menjadi 28 juta KL.
Diketahui sebelumnya jika kuota Pertalite dan solar di taun 2022 ini masing-masing diberikan mencapai 23 juta KL dan 15 juta KL
Hal ini dikarenakan, menurutnya pada bulan Oktober 2022 diperkirakan kuota BBM bersubsidi akan habis.
Politisi dari Fraksi PKS ini pun mengungkapkan jika pihaknya dengan tegas menolak rencana Pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi.
Mulyanto mengatakan jika PKS lebih menyarankan jika pemerintah melaksanakan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi untuk mereka yang memang berhak mendapatkannya.
Hasil simulasi Pertamina menunjukkan jika pembatasan subsidi diprioritaskan hanya kendaraan roda dua, angkot, dan angkutan sembako sehingg menghemat anggaran subsidi sebesar 69%.
Apalagi jika dikombinasikan dengan langkah pengawasan ketat supaya tidak terjadi kebocoran BBM bersubsidi baik eskepor illegal, penimbunan maupun perembesan ke sektor pertambangan atau industri.
Mulyanto mengatakan jika hal itu merupakan penghematan yang lumayan baik serta strategi pembatasan dan pengawasan tersebut diperkirakan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi.***
