Network
PORTAL NGANJUK – Ditengah penyesuaian harga BBM, Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah agar tidak lupa dengan sejumlah progam prioritas yang sedang mereka bangun.
Wakil Ketua MPR RI tersebut juga mendorong agar pemerintah transparansi dalam menyalurkan berbagai progam Bantuan Sosial (Bansos).
Bansos merupakan langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah menyusul kenaikan harga BBM.
Transparansi harus dilakukan guna memperkuat solidaritas dalam menghadapi gejolak ekonomi global di Indonesia.
Baca Juga: SPBU Vivo Diserbu Pengendara Bermotor, Ini Sebabnya
“Tanpa kebersamaan antara para pemangku kebijakan dan masyarakat, maka akan sulit menghadapi dampak gejolak ekonomi global di Tanah Air,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang di terima di Jakarta, dikutip dari ANTARANEWS, Senin, 5 September 2022.
Sejumlah sektor, katanya, akan berpotensi terdampak atas kenaikan harga BBM.
Oleh karenanya, berbagai progam pemerintah haruslah direalisasikan demi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkelanjutan di Indonesia.
Menurut Lestari, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga BBM saja tidak cukup.
Baca Juga: Berikut Jenis-Jenis BBM di SPBU Vivo Lengkap Beserta Harganya
“Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap sesama harus ditingkatkan agar sejumlah progam prioritas bangsa ini tetap bisa dijalankan,” ungkap Lestari.
Usai hantaman Covid 19, masyarakat harus menghadapi penyesuaian harga BBM.
Dua hantaman beruntun ini bisa berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kebijakan.
Dia meminta agar pemerintah transparansi terhadap berbagai progam bansos dan memperkuat solidaritas antar masyarakat dalam menghadapi gejolak ekonomi ini.
Terlebih, pemerintah sedang berupaya membangun sektor kesehatan pascapandemi.
Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.
Di tengah penyesuaian harga BBM yang sedang terjadi, Lestari berharap agar upaya pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat tidak terabaikan.
“Saya berharap progam prioritas bisa tetap direalisasikan dengan baik untuk menjamin keberlangsungan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan,” tambahnya.
Ia memberi contoh terkait upaya penekanan angka kekerdilan pada anak atau biasa disebut stunting.
Hal ini, tambahnya, harus menjadi perhatian serius demi melahirkan anak bangsa yang berdaya saing di masa mendatang. ***
