Network
PORTAL NGANJUK - Belakangan ini masyarakat sedang ramai memperbincangkan mengenai rencana pemerintah yang hendak mengganti LPG 3 kg ke kompor listrik.
PT PLN (Persero) mempunyai program untuk peralihan kompor LPG 3 kg ke penggunaan kompor listrik atau kompor induksi.
Kini diketahui bahwa pemerintah berencana untuk mengurangi jumlah LPG 3 kg dan masyarakat akan dialihkan untuk penggunaan kompor listrik.
Lalu apa sebenarnya alasan dibalik pemerintah mengurangi subsidi LPG 3 kg ini? Simak selengkapnya dibawah ini.
Dikutip PORTAL NGANJUK melalui Seputar Tangsel bahwa Pemerintah bersiap-siap untuk mengurangi peredaran Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kg yang selama ini masuk dalam kategori subsidi.
Selanjutnya, masyarakat miskin pengguna LPG 3 kg itu diarahkan untuk beralih menggunakan kompor listrik atau kompor induksi.
Baca Juga: Heboh! Soal Rencana Pemerintah Ganti LPG 3 Kg ke Kompor Listrik, Menteri ESDM : Perlu Waktu
Otomatis, untuk jumlah tabung gas melon di pasaran pun juga bakal dilakukan secara bertahap.
Rencana mengenai program konversi kompor gas menjadi kompor listrik atau kompor induksi bagi rumah tangga ini disampaikan pemerintah melalui Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut Arifin Tasrif, saat ini Pemerintah bersama PT PLN (Persero) tengah bekerjasama dalam menggencarkan program tersebut.
Peralihan tersebut dinilai dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) hingga triliunan melalui penurunan impor LPG 3 kg.
Konversi dari kompor gas menjadi kompor listrik atau kompor induksi tersebut disebutnya sebagai salah satu langkah mengurangi bantuan atau subsidi LPG 3 kg.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun berharap supaya beban subsidi LPG 3 kg yang mayoritas masih diimpor dapat terus ditekan tahun demi tahunnya.
"Diminimalkan, tapi ini kan it takes time (butuh) beberapa tahun,” ucap Arifin Tasrif kepada awak media, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
"Supaya kita, mau enggak kita impor barang luar terus, kan gamau kan?" imbuhnya lagi.
Diketahui bahwa beban anggaran dalam melakukan saluran subsidi untuk tabung melon ini terus saja membengkak.
Sebagai perbandingan di tahun 2021 untuk realisasi subsidi LPG 3 kg totalnya mencapai Rp 67,62 triliun dan hal tersebut termasuk kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.
Arifin Tasrif juga belum dapat memastikan apakah LPG 3 kg bakal dihapus seiring banyaknya produk alternatif.
Pasca konversi ke kompor listrik, pemerintah juga mengandalkan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) menjadi produk substitusi impor LPG.
Akan tetapi proyek DME tahun ini baru dimulai dan belum berproduksi sehingga suplai energi untuk alat rumah tangga mau tidak mau harus menggunakan jaringan gas atau jargas.
Arifin meyakini, proyek itu bakal mampu mengurangi beban keuangan negara.
Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa adanya program konversi LPG ke kompor induksi sebanyak 15,3 juta pelanggan akan menghemat jumlah APBN senilai Rp85,6 triliun selaam 5 tahun usai pelaksanaan program.
"Tapi jaringan gas ini kedepannya ini sustain apa enggak sumbernya kita? Untuk itu yang paling gampang kan listrik, matahari kan gratis, makanya harus sinkron sama buangan emisi dari pembangkitnya, dari alat transportasi," tutur Arifin Tasrif.
Darmawan juga mengungkapkan apabila subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran telah membebani keuangan negara lebih dari Rp300 triliun sejak tahun 2017.***
