Network
PORTAL NGANJUK – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terang-terangan menjuluki DPR RI sarang makelar kasus (markus).
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR belum lama ini.
Yakni membahas dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Menurut Mahfud MD, ada anggota DPR yang sering marah-marah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di ruang rapat kerja, tetapi, setelahnya malah menitip berbagai kasus.
"Sering di DPR ini aneh. Kadang kala marah-marah begitu, enggak tahunya markus dia. Marah ke Kejagung, nanti dia datang ke Kantor Kejagung, titip kasus," tutur Mahfud MD.
Mendengar hal itu, anggota DPR di ruang rapat seketika heboh.
Salah satu anggota DPR, Habiburokhman, bertanya ke Mahfud MD perihal ada atau tidaknya markus di periode sekarang.
"Periode ini ada enggak?" ujar Habiburokhman. "Saya enggak akan sebut. Saya beri contoh di DPR ada yang seperti itu," ujar Mahfud MD menjawab.
"Kalau ada, saya tindak lanjuti," ujar Habiburokhman dengan nada tegas. "Nanti saya beri tahu Saudara," tutur Mahfud MD.
Debat Panas
Rapat dengar pendapat umum antara Mahfud MD dan anggota Komisi III DPR berlangsung panas. Mahfud MD bahkan sempat jengkel tatkala penjelasannya sering diinterupsi.
“Saya ndak mau diinterupsi, lah. Interupsi itu urusan Anda, masak orang ngomong dinterupsi. Nantilah, pak,” kata Mahfud MD.
Menurutnya, jika setiap pembahasan diinterupsi, maka tidak akan pernah mencapai kesimpulan sehingga hanya akan membuang-buang tenaga dan waktu saja.
“Saya, kan, tadi sudah bilang interupsi-interupsi enggak bakal selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya interupsi, saya dituding-tuding lagi,” kata Mahfud MD.
Sri Mulyani Buka Suara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan awal mula laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Yakni terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia mengatakan, pada 8 Maret 2023, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap laporan ini ke publik.
Kala iru, Sri Mulyani belum menerima laporan apa pun dari PPATK.
"Kami kaget, karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek (surat) kepada Pak Ivan (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana),
Tidak ada surat 8 Maret ke Kemenkeu," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.
Sri Mulyani mengaku PPATK baru mengirim surat kepada Kemenkeu pada Kamis, 9 Maret 2023.
"Kamis tanggal 9 maret 2023 kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR/2748/AT.01.01/III tahun 2023.
Surat itu tertanggal 7 maret 2023. Tapi, kami terima by hand tanggal 9, tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima," ucapnya.
Sri Mulyani menjelaskan, surat tersebut berisi 36 halaman lampiran terkait surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu periode 2009-2023.
"(Totalnya) 196 surat di dalam 36 halaman. Di situ tidak ada data mengenai nilai uang," tuturnya.
Dia memastikan, sampai 9 Maret 2023, tidak ada angka sama sekali dalam surat-surat PPATK.
Baru pada 13 Maret 2023, Kepala PPATK menyampaikan surat kedua dengan format yang hampir mirip.
Yaitu seluruh kompilasi surat yang dikirimkan ke berbagai instansi sebanyak 300 surat.
"Dalam surat ini, barulah tampak nilai total transaksi Rp349 triliun. Ini pertama kali kami terima daftar surat ada angkanya," tandasnya. ***
